Restorasidaily | PEMATANGSIANTAR, SUMATERA UTARA
Pembelian solar subsidi oleh PT Sumatera Tobacco Trading Company (STTC) bagi seluruh kendaraan industri di SPBU 14.2112.05 Pancuran Sejahtera, Jalan Ahmad Yani, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dianggap tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia melalui PT Pertamina yang terus mendorong agar kelompok masyarakat mampu, tidak mengonsumsi BBM subsidi.
Bahkan oleh pengamat dari Studi Otonomi Politik dan Demokrasi (SOPo) Siantar-Simalungun, Kristian Silitonga, PT STTC yang merupakan perusahaan industri rokok terbesar di Provinsi Sumatera Utara dengan perolehan pendapatan hingga miliaran rupiah setiap tahunnya, itu dinilai telah melanggar etika bisnis dan prinsip-prinsip Subsidi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat kalangan menengah dan bawah.
“Solar subsidi atau migas subsidi dipakai oleh usaha skala besar atau perusahaan industri besar seperti STTC, itu melanggar akal sehat. Melanggar logika dasar tentang subsidi. Melanggar etika bisnis dan prinsip-prinsip subsidi”, kata Kristian Silitonga melalui sambungan telepon seluler, Minggu (12/9/2021).
Kristian Silitonga berasumsi, sebagai perusahaan berskala besar, PT STTC pasti sudah memiliki perencanaan (planning) penghitungan seluruh biaya produksi dan biaya beban operasional yang disesuaikan dengan penetapan penghitungan harga jual produk, sehingga memperoleh keuntungan/laba perusahaan.
Oleh karena itu, PT STTC semestinya tidak memanfaatkan regulasi yang telah ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia melalui BPH Migas untuk menggunakan atau membeli BBM jenis solar subsidi.
“Ini sangat sulit diterima akal. PT STTC yang seharusnya mengedepankan etika bisnis dan prinsip-prinsip subsidi, justru membeli solar subsidi untuk kendaraan industrinya. Walaupun regulasi yang diterbitkan BPH Migas tentang batasan penggunaan BBM Subsidi terkhusus solar subsidi, diperbolehkan untuk membeli solar subsidi maksimal 200 liter per kendaraan per harinya. Namun semestinya tidak dijadikan kesempatan bagi PT STTC untuk terus menerus menggunakan solar subsidi yang notabene diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu”, sebutnya.
Sementara, dengan pertimbangan perkembangan kebutuhan nasional atas Bahan Bakar Minyak (BBM) dan dalam rangka pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 31 Desember 2014 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusia dan Harga Jual Eceran BBM.
Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014, pengguna BBM tertentu termasuk Solar subsidi hanya ditujukan bagi rumah tangga, usaha mikro, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi, dan pelayanan umum. Jadi walaupun sewa ataupun dimiliki industri langsung, tetap saja kendaraan industri khususnya di atas roda 6, tidak berhak menggunakan Solar bersubsidi.
Bila mengacu kepada Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tersebut, kendaraan industri milik PT STTC yang mengangkut komoditas industri seharusnya tidak berhak menggunakan solar bersubsidi.(Silok)
