Restorasidaily.com | KARO
Menyongsong Pesta Demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, dan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
Tentunya, para lembaga penyelenggara pemilu seperti Panwaslu mulai sibuk melakukan sosialisasi Undang-undang mengenai parsitipasi masyarakat untuk mengawal pemilu.
Kesibukan mulai terlihat, Kamis (9/11) di Hotel Suite Pakar Jl. Jamin Ginting, Desa Raya. Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Karo menggelar kegiatan Focus Group Discussion Sosialisasi pengawasan Pemilu Partisipatif dalam rangka Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 bersama para tokoh pemuda dari berbagai elemen.
Ketua Panwaslu Karo Ir Sukahati Sinuraya selaku Komisioner Divisi Umum dan SDM, usai membuka kegiatan tersebut mengatakan, menghadapi pemilihan umum baik pemilihan Gubernur, DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mendatang. Peran pemuda sangat diharapkan untuk dapat bersama-sama Panwaslu Karo mengawali jalannya pemilu.
Dikatakannya, pengawasan partisipatif pemuda atau masyarakat ketika mendapati pelanggaran bisa langsung melaporkan ke panitia Pegawas pemilu baik panwascam maupun langsung ke Panwaslu. Begitupun kepada pihak Panwaslu agar ketika unsur masyarakat melakukan pelaporan harus di tindak lanjuti.
Yang mana FGD ini dilaksanakan berdasarkan UU no.7 tahun 2017 tentang Pemilu. Tahapan Pemilu serentak tahun 2019 mendatang, yakni pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah milik rakyat dan suksesnya pemilu merupakan harapan bersama.
“Pemilu milik kita bersama, kita berkewajiban dan berhak mengawasinya bersama, suksesnya pemilu menjadi harapan kita bersama,” ujarnya didampingi Komisioner Divisi Penanganan Pelanggaran Eva Juliani Pandia SH dan Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Abraham Tarigan S.Sos.
Usai membuka acara, selanjutnya, para peserta forum di bagi menjadi dua kelompok diskusi masing-masing terdiri dari 19 peserta. Sementara pemateri sosialisasi yakni Komisioner Divisi Penanganan Pelanggaran Eva Juliani Pandia, SH dan Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Abraham Tarigan S.Sos.
Beragam topik diangkat dalam sosialisasi tersebut diantaranya bentuk-bentuk pengawasan partisipatif dari masyarakat diantaranya ikut memantau seluruh proses pelaksanaan Pemilu, ikut melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran termasuk menyampaikan laporan pelanggaran serta menyampaikan informasi dugaan pelanggaran.
Dalam paparan materi, ada beberapa kendala Panwaslu dalam melakukan pengawasan. Untuk itu sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat, yang utama dalam mencegah terjadinya tindakan pelanggaran dan politik uang.
“Harapan kami, masyarakat dapat terlibat aktif untuk melaporkan jika terjadi pelanggaran. Masyarakat agar tak hanya sekedar menjadi objek, namun juga harus menjadi subjek dengan terlibat aktif dalam setiap tahapan Pemilu,”ujar Eva.(Anita)
