Restorasidaily.com | KARO
Seperti diketahui, beberapa waktu belakangan ini, jemaat GBKP sedang berkonflik dengan Pemerintah Kabupaten Karo mengenai status kepemilikan Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Hampir 16 tahun konflik yang tiada akhir ini memanas seiring dengan hasil kesepakatan dalam sidang Sinode GBKP, secara teratur meminta kepada Pemkab Karo untuk mengembalikan RSU Kabanjahe kepada Moderamen GBKP yang diwakili Yayasan Kesehatan GBKP.
Akhirnya dengan proses yang panjang aset tanah RSU Kabanjahe kembali ke GBKP. Pemkab Karo tidak keberatan mengembalikan aset tanah Rumah Sakit Umum (RSU) Kabanjahe ke Moderamen Gereja Batak Karo Protestan (GBKP). Permasalahan penyelesaian yang terkatung-katung ini disebabkan belum adanya regulasi (payung hukum) yang ada agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar segera terealisasi, Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH didampingi Kadis Kesehatan drg. Irna Safrina Sembiring, Direktur RSU Kabanjahe Dr. Arjuna Wijaya Sp.P, Kabag Pemum dan Otda Setdakab Caprilus Barus, Sos, Assisten I Setdakab Suang Karo-karo dan beberapa anggota DPRD Karo diantaranya Thomas Joverson Ginting, M. Rapi Ginting, Ferianta Purba, Perdata Ginting, Edy Corona Barus dan Firman Firdaus Sitepu serta perwakilan dari Moderamen GBKP yakni Pdt Agustinus Purba, STh, MA, Ketua Klasis Jakarta – Banten Pdt Jenni Eva Karo Sekali, Ketua clasis Jakarta – Banten, Biro hukum Moderamen GBKP Champion Ginting, Kamis (23/11) melakukan konsultasi dengan Direktur Kemenkes RI dr. Tri Hesty Widya stoeti, Sp.M, MPH di Kantor Kemenkes di Jalan Rasuna Said Blok XV Kav A9 Gedung Adhyatma lantai 4 Jakarta Selatan sekira pukul 12:00 Wib.
Ada beberapa point yang diuraikan Bupati Karo untuk mendapatkan penjelasan diantaranya terkait Kesehatan yang berdampak dengan erupsi gunung Sinabung dan RSU Kabanjahe yang sekarang sudah milik Moderamen GBKP, langkah apa yang harus disikapi Pemkab Karo. Begitu juga dengan dikeluarkannya HGU oleh BPN nomor 316/VIII/2016 yang telah direvisi dari sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 119.
Selain itu, Bupati berharap adanya bantuan dari Kemenkes RI soal rencana pembangunan RSU Kabanjahe di lokasi yang baru dan terakhir percepatan hibah barang milik negara atau penandatanganan naskah perjanjian hibah barang milik negara Kemenkes kepada Pemkab Karo.
Menanggapi itu, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes RI dr. Tri Hesty Widyastoeti, SpM, MPH mengatakan, selaku pemerintah pusat akan mengkaji dan menelaah terlebih dahulu isi dari penjelasan Bupati .
“Meskipun begitu, tolong dibuatkan kajian secara mendetail semua asset-asset yang ada. Agar supaya staf saya tidak susah mendata dan mencatat dalam register pembukuan, tentunya berpedoman kepada UU Kesehatan atau mengacu kepada Permenkes 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. Karena ini sangat perlu, Pemkab Karo segera buatkan sebelum RSU Kabanjahe diserahkan ke Yayasan Moderamen GBKP sebagai aset Gereja,” harapnya.
Menurut sepengetahuannya, tidak ada aturan yang membenarkan RSU Kabanjahe bisa dilepaskan ke Yayasan. Tapi tak dipungkirinya lagi bahwa kejadian seperti ini pernah terjadi di beberapa daerah. “Kejadian ini pernah terjadi di beberapa daerah dikembalikan ke habitatnya. Tapi dengan cara memberdayakan kearifan lokal daerahnya. Karena dengan cara seperti ini kearifan lokalnya tersanjung, dan momen seperti ini yang akan saya terapkan,” ujarnya.
Sementara Ketua Umum Yayasan Moderamen GBKP, Pdt Agustinus Purba STh MA mengutarakan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan khususnya Bupati Karo. Sebab konflik penyelesaian keberadaan aset GBKP tersebut melewati banyak rintangan dan hambatan.
“Berkat doa jemaat dan kepedulian Bupati Karo, semuanya dapat berjalan dengan mulus. Sehingga langsung di respon pemerintah pusat. Sudah ada titik terangnya , meskipun eksekusinya masih menunggu waktu,” ungkapnya.
Jika RSU Kabanjahe telah dikembalikan ke asset GBKP, lanjutnya lagi, kedepannya akan dimusyawarahkan dengan jemaat. “Keperluannya untuk apa, tapi kami lebih cenderung asset RSU ini digunakan sebagai pelayanan sosial Gereja sebagai bentuk kemanusian dan sekaligus tempat pelayanan penginjilan gereja, ” sambungnya.
Disela-sela konsultasi, anggota DPRD Karo Firman Firdaus Sitepu sangat mendukung kebijakan Bupati Karo terkait proses pengembalikan RSU kabanjahe sebagai asset milik GBKP. Begitu juga untuk relokasi RSU yang baru. “Kami DPRD Karo sepenuhnya mendukung untuk pengadaan lahan baru RSU dan saya berharap agar secepatnya terealisasi,” harapnya diamini anggota dewan lainnya.
Usai konsultasi, akhirnya Kemenkes RI merestui usulan terkait Hibah tentang Asset Daerah Pusat ke Pemkab Karo yang tertuang dalam surat nomor : KN.02.07/I/1305/2017 selaku pemberi hibah atas nama dr.Bambang Wibowo, Sp.OG (K) MARS kepada penerima hibah dr. Arjuna Wijaya ,Sp.P. Catatan selanjutnya akan direkonsiliasi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sumut hingga diterbitkannya Sertifikat Barang Milik Negara Daerah (BMND). (Anita)
