Restorasidaily.com | KARO
Direktur Akademi Kebidanan (Akbid) Pemkab Karo, Siang Tarigan , S.Pd, S.Kep, M.Kes menyatakan, terhitung tanggal 1 Januari 2018 mendatang, Akademi Kebidanan (Akbid) Pemkab Karo resmi dikelola oleh Kementerian Kesehatan RI.
Hal ini disampaikannya saat memenuhi undangan Kemenkes sekaligus dapat berkordinasi untuk mencari titik terang dalam upaya alih kelola aset Akbid pemkab Karo.
“Benar, tanggal 28 Agustus 2017 kemarin, kami telah menyerahkan surat permohonan persetujuan penyerahan pengalihan asset dari Ketua DPRD Kabupaten Karo ke Kemenkes dengan nomor : OT.0103/1/002036/2017,” ujarnya, Selasa (14/11) Pukul 14.00 WIB, di Kantor Kemenkes RI Jalan Hang Jabat 3, Blok F3, kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Menurutnya, surat tersebut merupakan syarat akhir yang harus dipenuhi dalam alih kelola Akbid Pemkab Karo dari milik Pemda ke Kemenkes RI.
“Terakhir, kami menerima surat dari Menteri Dalam Negeri RI dengan nomor 440/4111/SJ tertanggal 6 September 2017 agar Perguruan Tinggi Kesehatan Daerah (PTKESDA) yang akan dikelola Kemenkes dapat segera menyampaikan Berita Acara Serah Terima (BAST) ke Kemendagri dan BKN untuk melakukan pengalihan personil PNS PTKESDA yang diberlakukan mulai 1 Januari 2018,” ungkapnya.
Untuk itu hari ini, ditambahkannya, dirinya bersama Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH didampingi sejumlah anggota DPRD Karo turut ikut berkunjung ke kantor Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDM) guna berkoordinasi sebelum keluar Surat Keputusan (SK) alih kelola.
Sementara, Bupati Karo dalam pertemuannya dengan Kemenkes mengatakan, Akbid Pemkab Karo satu-satunya akademi bidang kesehatan yang ada di Kabupaten Karo. Pasca terbitnya UU No 23 tahun 2014, keberadaan Perguruan Tinggi Kesehatan milik daerah ini tidak memiliki payung hukum yang jelas.
Oleh sebab itu, lanjut Terkelin bahwa sengaja datang untuk memenuhi undangan dari Kemenkes RI sekaligus dapat berkoordinasi mencari titik terang dalam upaya alih kelola aset Akbid dan bagaimana sebenarnya aturan pengelolaan Akbid Pemkab Karo kedepannya.
“Ini sangat penting sebagai upaya mencegah adanya informasi yang simpang siur beredar dan perlu diantisipasi, dengan tujuan agar masyarakat Karo tahu perkembangan Perguruan Tinggi Kesehatan yang dimiliki Pemkab Karo. Sebab tidak tertutup kemungkinan para orangtua yang ingin menyekolahkan anaknya di Akbid tidak bertanya- tanya lagi. Karena sudah tahu sebenarnya status PTKESDA di Kab.Karo,” papar Bupati.
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD Karo Effendi Sinukaban mengusulkan supaya PTKESDA (Akbid) Karo untuk lahannya tidak diambil alih oleh Pusat dalam pengelolaannya. Sedangkan untuk sekolah perguruan tingginya dan siswa/i nya sesuai amanat undang-undang pengelolaannya adalah Pusat.
“Kami setuju, jika perlu DPRD Karo bersama Pemda Karo akan mencari lahan pengganti untuk Kemenkes untuk tempat pendidikan Akbid seterusnya, jika aset PTKESDAnya dimohonkan diberikan kepada pemda setempat,” kata Sinukaban.
Disela sela pertemuan, Kabag Hukormas Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan Setyadi Nugroho, SH, MH sangat merespon usulan dan saran Wakil Ketua Dewan tersebut.
Namun, semua pengambilalihan aset oleh Kemenkes terhadap seluruh PTKESDA yang berada di seluruh Indonesia adalah bukan kemauan Kemenkes semata akan tetapi sesuai dengan perintah undang-undang diharuskan Kemenkes yang mengelolala.
“Mengenai lahan, yang hendak disediakan Pemda Karo bersama DPRD Karo sebagai pengganti lahan PTKESDA dan selanjutnya akan menghibahkan kepada Kemenkes sah-sah saja sepanjang tidak jauh dari kerumunan kota. Tapi kendalanya sekarang ini soal limit waktu. Sebab jika menunggu tahun 2018 dianggaran APBD Karo untuk menampung dana pembelian lahan yang kemudian dihibahkan, maka PTKESDA Karo akan kena” Pinalti”. Karena sejurus dengan itu, semua PNS yang bekerja di PTKESDA sudah dialihkan. Nah target ini yang harus dikejar,” bebernya.
Untuk itu, pihaknya akan berkordinasi dengan pimpinan yang lebih tinggi terkait adanya usulan tersebut dari Pemda dan DPRD Karo. Artinya, seandainya berjalan usulan tersebut Akbid Karo harus pada Politeknik Kesehatan (Poltekes). Namun demikian, Pemda Karo harus membuat surat kembali terkait pembicaraan dalam pertemuan ini. Agar ada bahan masukan rapat dengan pimpinan sebagai tindak lanjut selanjutnya.
“Mengenai surat, harus clear and clean soal P3D nya yang meliputi Personil, Sarana Prasarana, Pendanaan dan Dokumen,” tutup Setyadi Nugroho.
Anggota DPRD Karo yang turut hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya Firman Firdaus Sitepu, Jidin Ginting, Raja Mahesa Tarigan, M. Rapi Ginting, Perdata Ginting, Edy Corona Barus dan Kasubbag Akbid Karo Kartini Perangin-angin. (Anita)
