Restorasidaily.com | KARO
Berhasilnya Pemkab Karo dalam mengelola Anggaran Dana Desa (ADD) menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur. Perhatian ini ditunjukkan dengan melakukan kunjungan kerja (Kunker), Kamis (21/12/2017) yang diterima langsung oleh Sekdakab Drs. Kamperas Terkelin Purba, M.Si di ruang rapat Bupati.
Anggota DPRK Aceh Timur dari Partai Nasdem, T. Muhamad Adam,SSos mengatakan, kunjungan kerja ke Kabupaten Karo guna mencari masukan tentang bagaimana Pemkab Karo dapat mengelola Dana Desa sehingga mampu meningkatkan perekonomian khususnya di Bidang Pertanian.
“Kita ingin mencari tahu dan mendapat masukan dari pemkab karo terkait pengelolaan dana desa dengan benar mulai dari perencanaan hingga pengelolaannya”, ucapnya.
Menanggapi hal itu, Sekdakab Karo dalam sambutannya menyampaikan selamat datang dan terima kasih Kepada DPRK Aceh Tomur dan rombongan. Kiranya kunjungan ini dapat memberi manfaat bagi kemajuan kedua daerah terutama tentang Dana Desa.
Dikatakannya, di Kabupaten Karo sendiri masih ada juga permasalahan yang sering ditemui. Untuk itu dibutuhkan tata kelola ADD yang baik supaya dana tersebut tepat sasaran dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Yang mana Pemberdayaan masyarakat dalam pemafaatan ADD perlu mengacu pada asas-asas pengelolaan keuangan desa. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.
Karena tujuan dari ADD adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya. Selain itu ADD ini ditujukan pula supaya dapat meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa.
“Salah satu hal yang perlu diperhatikan dan menjadi tolak ukur dalam pemberdayaan masyarakat terhadap ADD adalah mengenai transparansi. Makna transparan pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan uang yang ada tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat, serta dilakukan sesuai dengan kaidah hukum dan aturan yang berlaku. Dengan adanya transparansi ini, keuangan desa dapat dikontrol dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Prinsip transparansi ini penting supaya keuangan desa dapat memenuhi hak-hak masyarakat dan untuk menghindari konflik di masyarakat desa,”ujar Sekda sekaligus memaparkan geografis Tanah Karo.
Disebutkannya, dengan adanya transparansi dan keterbukaan tentang pengelolaan dan informasi mengenai keuangan desa, pemerintah dan aparat desa akan mendapatkan legitimasi masyarakat dan kepercayaan publik. Selain itu juga, dengan adanya keterbukaan informasi maka akan memudahkan kontrol sosial dari masyarakat itu sendiri. Transparansi ADD dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat didasarkan atas pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh dan terbuka mengenai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan yang dipercayakan kepadanya.
Turut menyambut kedatangan DPRD Aceh Timur yakni Asisten Administrasi Mulianta Tarigan, Kepala Dinas PMD Abel Tarwai Tarigan dan Kepala Bakesbang Pol Tetap Ginting.
Usai berbagi pengalaman, acara ini diisi dengan dialog khusus tentang penggunaan Dana Desa dan tukar menukar Cenderamata serta foto bersama. (Anita)
