Restorasidaily.com | KARO
Bupati Karo Terkelin Brahmana SH mengatakan, seluruh pimpinan SKPD harus mampu menciptakan terobosan baru demi terciptanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Sehingga, seluruh program bisa direalisasikan untuk kepentingan masyarakat Karo.
Hal itu diucapkan Terkelin Brahmana di hadapan seluruh pimpinan SKPD dan sejumlah ASN, di halaman kantor bupati, Kota Kabanjahe, Rabu (24/1/2018) pagi.
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan data penginvetarisasian asset daerah yang harus segera diidentifikasi agar dapat diketahui dengan pasti seluruh total asset yang di miliki Pemda Karo. Sehingga tercipta pola kerja yang tertib administrasi.
“Saya minta agar seluruh asset diinventariasi secepatnyaa agar dalam pemeriksaan BPK nantinya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Saya ingatkan agar para pimpinan unit kerja mengawasi kinerja para bawahannya, baik dari segi tertib administrasi maupun pelaporan, semua akan saya evaluasi,” tegas Bupati.
Terpisah, praktisi pembangunan yang juga aktivis LSM, AKBP (Purn) Lem Sinuhaji mengatakan, Bupati dan Wabup Karo harus bertindak tegas kepada seluruh pimpinan SKPD, untuk mampu bekerja secara cepat dan tepat dalam mengimplementasikan apa yang menjadi ide dan gagasan Bupati dan Wakil Bupati.
“Meskipun dalam berbagai pertemuan, SKPD selalu diingatkan soal peningkatan kinerja dan pelayanan publik, namun sepertinya tidak jalan di lapangan. Banyak ide dan gagasan bupati dan wakil bupat tidak mampu diterjemahkan pimpinan skpd”, ungkapnya. Lem Sinuhaji pun menyetujui adanya wacana penyegaran di tubuh SKPD Pemkab Karo.
Menurut Lem Sinuhaji, evaluasi adalah cermin dari capaian program kerja, agar bisa dilihat sekaligus mengukur, apa sasaran yang telah dicapai, apa yang diharapkan dari sasaran tersebut, sejauh mana realita dari hasil kerja, serta terobosan-terobosan apa yang perlu diambil dalam upaya optimalisasi kinerja para pimpinan SKPD.
“Mengindikasikan tidak maksimalnya kinerja skpd se jajaran pemkab karo, terlihat dalam sejumlah temuan dan rekomendasi bpk yang menjadikan laporan keuangan pemkab karo meraih opini disclaimer tahun lalu. Jadi sudah sewajarnya bupati dan wakil Bupati melakukan “potret” evaluasi terhadap para pimpinan skpd”, beber Sinuhaji.
Hal yang sama dikatakan praktisi hukum, Imran Sinulingga SH. Pembangunan daerah, disebutnya, masih belum terlihat wujudnya secara signifikan. Sementara rakyat Tanah Karo sudah menunggu program sesuai visi dan misi yang dijanjikan segera terealisasi dengan baik.
“Karenanya demi percepatan kemajuan daerah, penyegaran pejabat sudah saatnya dilakukan. Jika situasi buruk ini terus dibiarkan, maka diyakini kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan bupati karo akan merosot secara perlahan. Bahkan tak dipungkiri masyarakat menganggap bupati tidak tegas terhadap bawahanya yang jelas-jelas berkinerja buruk. Harusnya, mesin birokrasi skpd memiliki kecepatan kinerja sesuai keinginan bupati dan berprinsip inisiatif, inovatif dan progresif,” tegas Imran Sinulingga.
Penulis : Anita
Editor : Hendro Susilo
