Restorasidaily | PEMATANGSIANTAR, SUMATERA UTARA
Himbauan sekaligus harapan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, agar jajaran BPJS Ketenagakerjaan mampu memenuhi ekspektasi publik untuk tumbuh dan berkembang dalam mewujudkan masyarakat pekerja yang sejahtera, sepertinya tak ditanggapi serius oleh pimpinan dan pegawai BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara.
Buktinya, hingga kini, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematangsiantar tidak kunjung bertindak serius terhadap CV Teknik Showroom Honda, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Siantar Timur, yang membandel karena mendaftarkan hanya 2 (dua) pekerja/karyawan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal perusahaan itu sudah beroperasi selama puluhan tahun serta beromset miliaran rupiah dan mempekerjakan hampir seratusan pekerja/karyawan.
Kondisi itu pun menuai kritikan pedas dari Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Solidaritas -Pematangsiantar, Ramlan Sinaga. Kata Ramlan, pimpinan dan pegawai BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematangsiantar “Tidur”, hingga mengakibatkan sistem jaminan sosial bagi pekerja di perusahaan jual-beli dan perawatan sepeda motor tersebut, tidak terlaksana sesuai UU 24/2011 tentang BPJS.
“Pertama, bahwa sistem jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan tidak berjalan di perusahaan itu. Berarti orang BPJS Ketenagakerjaan Pematangsiantar, tidur. Yang kedua, kesadaran sebagai pengusaha tidak ada untuk mematuhi aturan sesuai apa yang diamanatkan di dalam UU 24/2011 tentang BPJS”, sebut Ramlan Sinaga saat dihubungi melalui telepon seluler, Senin (25/1/2021).
Untuk itu, Ramlan Sinaga meminta pimpinan dan pegawai BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematangsiantar memeriksa perusahaan tersebut. Jika manajemen CV Teknik Showroom Honda tetap membandel, Ramlan Sinaga meminta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematangsiantar melaporkannya ke pihak Kejaksaan Negeri.
“Jika nanti BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematangsiantar tidak menindaklanjutinya, kita (SBSI-Solidaritas) akan menyurati atau bila perlu mendatangi langsung. Kita akan membantu para pekerja untuk mendapatkan hak-hak mereka di jaminan sosial ketenagakerjaan”, pungkasnya mengakhiri.
Keikutsertaan perusahaan dan seluruh pekerja perusahaan baik swasta maupun Badan Usaha Nasional (BUMN) dalam program BPJS Ketenakerjaan dan BPJS Kesehatan merupakan amanat UU 24/2011 tentang BPJS.
Pasal 14 UU 24 / 2011 menyatakan, setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial.
Pasal 15 UU yang sama, ayat (1) menyatakan, pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJSsesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.
Ayat (2) menyatakan, pemberi kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.
Pasal 17 ayat (1) UU yang sama menyatakan, pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran tertulis dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS.(Silok)
