Restorasidaily | Simalungun SUMATERA UTARA
Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga didampingi Wakil Bupati H Zonny Waldi dan sekda Esron Sinaga meresmikan Balei Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Simalungun, Pamatang Raya, Sumut, Rabu (17/1/2024).
Peresmian Balei Pelayanan BPKPD yang berlokasi di Komplek Perkantoran OPD Pemkab Simalungun, Pamatang Raya, di tandai dengan pembukaan selubung plank nama oleh Bupati Simalungun, penandatangan prasasti, Pengguntingan pita dan penyerahan laptop secara simbolik kepada UPTD BPKPD Kecamatan.
Selanjutnya peresmian Balei BPKPD itu, dirangkai dengan launching Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Kabupaten Simalungun. Launching KKPD ini ditandai dengan penyerahan Kartu Kredit kepada sejumlah pimpinan OPD.
Kepada BPKPD Simalungun Frans N Saragih menyampaikan, Balei BPKPD didirikan untuk mendukung pelayanan publik yang terpusat dengan fasilitas yang sesuai dengan ketentuan yang di persyaratan Permen PAN-RB RI Nomor: 15 Tahun 2014.
Sebagai wujud mengakselerasikan tercapainya visi misi Pemkab Simalungun, Frans mengatakan, BPKPD berkomitmen untuk menjawab berbagai tantangan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
“Kami berusaha meningkatkan standar mutu pelayanan dengan melengkapi fasilitas pelayanan publik bagi pengguna layanan, dan juga menjangkau masyarakat luas dengan adanya aplikasi ‘SOHEI’ dan agen Sumut Lingk yang tersebut di 32 Kecamatan,”kata Frans.
Menurut Frans, saat ini BPKPD Simalungun melayani 17 jenis layanan publik, mulai dari penerbitan Nomor Wajik Pajak Daerah (NPWPD) hingga perubahan tanggungan suami/istri.
“Dan seluruh layanan ini dapat di peroleh di Balei Pelayanan BPKPD sehingga pelayanan diharapkan sesuai dengan motto kami, Bersinergi, Objektif, Handal, Efektif dan Berintegritas,”tambah Frans.
Frans juga mengucapkan Raya syukur atas pencapaian yang di raih Pemkab Simalungun melalui BPKPD di Tahun 2023, dengan realisasi pajak mengalami peningkatan 10,16% dari target yang telah di tetapkan.
“Di tahun 2023, BPKPD juga meraih peringkat pertama hasil championship PT2DD dalam kategori Kabupaten wilayah Sumatera Utara dengan skor 70,78, dan meraih penghargaan dari BPJS dan PT Taspen Pematangsiantar meraih nilai indek kepuasan masyarakat (IKM) sebesar 90,48 kategori mutu pelayanan A,”kata Frans.
Sementara itu, Bupati Simalungun mengawali sambutannya menyampaikan selamat Tahun 2024 bagi seluruhnya.
Selanjutnya Bupati mengatakan, selama tahun 2023 berbagai pencapaian diraih Kabupaten Simalungun. “Dan ternyata Simalungun memperoleh pencapaian tertinggi di Sumatera Utara. Dan ini perlu kita apresiasi sebagai kado di Tahun Baru 2024 ini,”ucap Bupati.
Disampaikan Bupati, Pemkab Simalungun akan terus berupa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasaran layanan khususnya dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Selaku Bupati Simalungun, ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPKPD dan seluruh pegawai atas upaya inovasinya membangun gedung Balai Pelayanan ini.
“Tentu ini bukan kehebatan BPKPD, tapi ini atas kolaborasi seluruh elemen masyarakat Simalungun, khusunya insan pers yang mendukung perjalan pemerintahan ini dan memberikan pemahaman, edukasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang ada di nagori-nagori,”kata Bupati.
Dalam kesempatan ini, Bupati berpesan kepada petugas di Balei Pelayanan ini agar termotivasi dan bersemangat dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap yang ramah, tulus dan ikhlas.
“Mari kita tingkatkan budaya kerja yang berkualitas dalam pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif,”pinta Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan, di Tahun 2023 Pemkab Simalungun mendapatkan peningkatan PAD sebesar 10,16 %.
“Saya berharap dengan ada Balei Pelayanan ini pendapatan daerah dapat di tingkatkan lagi demi untuk mempercepat pencapaian pembangunan di Kabupaten Simalungun,”ucap Bupati
Dijelaskan Bupati, peningkatan PAD ini bukan karena adanya kenaikan tarif, melainkan penyesuaian data-data yang belum sempurna. “Dan di Tahun 2024 ini tentu banyak lagi program-program kita untuk peningkatan PAD di Simalungun,”ujar Bupati.
Terkait dengan belum diterimanya gaji para ASN di Kabupaten Simalungun, Bupati mengatakan bahwa hal tersebut dikarenakan adanya pembaharuan sistem digitalisasi masalah penggajian, dan bukan hanya pegawai Pemkab Simalungun saja.
“Anggaran ada, jelas sekali, hanya saja sistem pada pemerintahan pusat belum terintegrasi dengan Pemkab Simalungun dan saat ini sedang dalam proses,”jelas Bupati.
Menyinggung tentang KKPD, Kepala BI perwakilan Pematangsintar, Muqorrobin menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Simalungun yang telah meresmikan KKPD.
“Ini sebuah trobosan, dan ini akan menjadi sebuah tonggak bagi pemerintah daerah dalam rangka melakukan belanja daerah di lakukan melalui digital dan efektif,”kata Muqorbin.
Sisi lain, kata Muqorbin, terciptanya kegiatan digitalisasi dalam bentuk penerimaan pendapatan yang diupayakan secara digital.
“Dan Balei Pelayanan BPKPD ini sebagai embrio, sebagai titik tonggak untuk menuju layanan baru bagi masyarakat, di kami sangat mendukung dalam kegiatan ini,”ujar Muqorbin.(rel)
