Restorasidaily.com | SIMALUNGUN
Belasan massa yang tergabung di Forum Orang Miskin (FORMIKOM) Kabupaten Simalungun menggelar aksi unjukrasa di komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun, Selasa (23/1/2018).
Akibat kecewa tidak bisa bertemu dengan Kepala Dinas Sosial, mereka menyalakan (meledakkan) sejumlah mercon, lalu berorasi di depan kantor bupati simalungun.
Kepala Dinas (Kadis) Sosial Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun Frans Rajagukguk yang tidak di kantornya saat aksi damai terkait Bantuan Sosial berupa dana Program Keluarga Harapan ( PKH ) dari Pemerintah kepada masyarakat, itu diangga tidak tepat sasaran.
Koordinator aksi, Lipen Simanjuntak tetap melanjutkan aksi damai ke kantor Bupati Simalungun. Kedatangan belasan massa itu disambut Asisten II Ruslan Sutepu dan mengajak melakukan pertemuan di ruangan kerjanya.
Lipen Simanjuntak menyampaikan beberapa aspirasi agar Pemkab Simalungun melakukan pendataan kembali secara independen terhadap masyarakat miskin di Kabupaten Simalungu, khususnya di Kecamatan Dolok Panribuan dan Kecamatan Jorlang Hataran. Banyak warga yag seharusnya laik sebagai penerima , justru tidak terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima dana Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp1.850.000,- setiap tahunnya.
Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah kepada masyarakat miskin seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan penyaluran Raskin yang tidak tepat sasaran.
Sementara itu Asisten II Ruslan Sutepu melalui Yuda Damayanti Kabid Jamsos menerangkanjumlah Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) yang menerima dana Program Keluarga Harapan ( PKH ) di Kabupaten Simalungun tahun 2016 sebanyak 17.750 keluarga. Yang sudah menerima dana Program Keluarga Harapan sebanyak 17.200 keluarga sedangkan yg belum disalurkan sebanyak 550 keluarga .
Keluarga yang belum menerima dana PKH sebanyak 550 keluarga dikarenakan masalah administrasi dan dana PKH tersebut masih tersimpan di Bank Mandiri. Untuk tahun 2018, ada penambahan kuota jumlah KPM untuk wilayah Kab Simalungun sebanyak 8000 keluarga dan setelah divalidasi Dinas Sosial jumlah tersebut masih sebanyak 5000 keluarga dan disarankan kepada Formikom agar melengkapi administrasi berupa surat keterangan miskin guna memenuhi kuota 8000 keluarga yang berhak menerima dana PKH di kabupaten Simalungun.
Usai pertemuan itu massa Lipen kembali meledakkan mercun sebanyak delapan kali didepan pintu aula Harungguan Kantor Bupati Simalungun kemudian siang harinya sekira pukul 13.30 wib Lipen Simanjuntak mengajak belasan massa Formikom melanjutkan aksi damai ke kantor Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun. Massa Formikom menuntut
penyaluran benih padi yg tidak sampai kepada petani, Bantuan alat pertanian tidak pernah diterima petani dan Sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi.
Juliana D Saragih Spd Kabid Pertanian menjelaskan APBD tahun 2017 Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun tidak ada kegiatan dalam penyaluran bantuan benih padi. Bantuan alat pertanian kepada petani harus melalui pengajuan proposal sesual kebutuhan dan diajukan ke Dinas Pertanian. Sekarang untuk memperoleh pupuk bersubsidi harus melalui kelompok tani dengan melampirkan kartu NIK yang ada pada KTP.
Sekira pukul 14.30 WIB, aksi unjukrasa damai oleh massa Formikom selesai dalam keadaan aman dan kondusif, selanjutnya massa kembali ke rumah masing-masing.
Penulis : Freddy Siahaan
