Restorasidaily | Pematangsiantar, Sumatera Utara
Periode Juni 2024 Kota Pematangsiantar mengalami deflasi -0,55 persen (mtm). Kondisi ini menempatkan Kota Pematangsiantar menjadi terbaik dua di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dalam hal pengendalian inflasi, di bawah Kabupaten Labuhanbatu yang sama-sama merupakan wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar.
Atas prestasi tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pematangsiantar diminta memperkuat sinergi dan koordinasi, sehingga inflasi tetap terkendali.
Demikian disampaikan Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani SpA saat membuka High Level Meeting (HLM) TPID Kota Pematangsiantar Tahun 2024, di Lantai 4 KPw BI Pematangsiantar, Jalan Adam Malik, Rabu (10/07/2024).
Atas terkendalinya inflasi di Kota Pematangsiantar, dr Susanti mengucapkan terima kasih kepada BI dan Forkopimda.
“Ini berkat kerja sama kita sehingga inflasi terkendali,” kata dr Susanti.
Dilanjutkan dr Susanti, sudah menjadi tugas TPID untuk memantau harga bahan pokok di pasaran secara kontinyu, monitoring stok dan juga harga, serta menggelar inspeksi mendadak (sidak) pasar dan pasar murah.
Dalam kesempatan tersebut, dr Susanti menyampaikan BI menghibahkan 1 unit mobil ke Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar. Mobil tersebut, katanya, diperuntukkan untuk pasar murah keliling (mobile) seperti yang sudah ada di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
“Kami segera siapkan regulasinya,” sebut dr Susanti.
Selanjutnya dr Susanti menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Juni lalu. Disampaikan kegiatan TPID sudah meluas, tak hanya terkait perindustrian dan perdagangan atau ketahanan pangan.
Arahan tersebut antara lain memperkuat produksi pangan. Di Kota Pematangsiantar, katanya, lahan pertanian dipertahankan dengan tidak mengubah fungsinya.
“Segera berlaku RTRW yang akan terkoneksi OSS untuk menjamin lahan pertanian tidak bergeser peruntukannya. Saat ini sedang proses di BPN,” terang dr Susanti.
Arahan lainnya, melakukan akselerasi berbasis research, mendorong investasi, pemutakhiran sistem, serta memperkuat sinergi dan koordinasi.
Melalui HLM TPID, dr Susanti berharap tercipta langkah-langkah atau atau program yang dapat mengantisipasi gejolak harga dan mendorong Kerja Sama Antar Daerah (KAD).
Sebelumnya, Kepala KPw BI Pematangsiantar Muqorobin dalam sambutannya mengatakan berbagai tantangan masih dihadapi. Salah satunya yang menjadi isu nasional, yaitu alih fungsi lahan.
“Meskipun di Pematangsiantar tidak terlalu banyak lahan pertanian, namun sebuah kota masih mempunyai lahan pertanian, itu suatu berkah,” kata Muqorobin.
Muqorobin mengatakan, saat HLM seluruh TPID di wilayah kerja KPw BI Pematangsiantar, semua berkomitmen mendukung kestabilan harga.
Selain itu, digagas adanya sistem command center untuk menampilkan informasi stok dan harga bahan pokok sehingga dapat diakses masyarakat. Dengan adanya command center, dapat diketahui informasi stok pangan di suatu daerah, apakah surplus atau defisit.
Disampaikan juga oleh pihak KPw BI Pematangsiantar, ada enam komoditas utama yang mempengaruhi inflasi di Kota Pematangsiantar, yaitu beras, bawang merah, bawang putih, cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
Sedangkan untuk semester dua tahun 2024, yang menjadi andil inflasi di antaranya beras, minyak goreng, cabai rawit, dan sigaret kretek mesin (SKM).
Sementara itu, sambutan dari yang mewakili Kapolres Pematangsiantar, mewakili Dandim 0207/Simalungun, dan mewakili Kajari Pematangsiantar intinya mendukung kebijakan Pemko Pematangsiantar dalam mengendalikan inflasi.
HLM TPID Kota Pematangsiantar kuga dihadiri Kepala BPS Kota Pematangsiantar Zulfan SE, Kepala Sub Divre Bulog Pematangsianțar Matius Sitepu, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematangsiantar Nova Juliana Sianturi, Sekretaris Daerah (Sekda) Pematangsiantar Junaedi Sitanggang SSTP MSi, Dirut PD Pasar Horas Jaya (PHJ) Bolmen Silalahi, dan sejumlah pimpinan OPD Pemko Pematangsiantar. (Rel)
