Restorasidaily- Presiden Joko Widodo dianggap tidak tegas menghadapi polemik antara Pansus Angket dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K. Harman mengatakan, Jokowi cenderung mencari aman dengan mengeluarkan kata-kata normatif.
Jokowi juga dinilai sengaja menunggu hasil rekomen Pansus. Saat rekomendasi tersebut keluar, presiden yang berwenang untuk merevisi Undang-undang tersebut.
“Apa pun rekomendasi Pansus pasti ujungnya revisi Undang-undang. Dan Undang-undang tidak mungkin direvisi tanpa persetujuan presiden. Ujungnya presiden juga yang jadi penyelamat,” kata Benny di Kantor Para Syndicat, Jakarta Selatan, Jumat, 15 September 2017.
Jokowi dipandang tidak ingin gegabah mengambil keputusan. Sebab, langkah yang diambil Jokowi akan menentukan dirinya di Pilpres 2019.
“Kalau begitu yang diuntungkan siapa? Presiden akan mendapat keuntungan politik. Itulah yang saya maksud aman,” jelas Benny.
Benny mengatakan, sekitar 80 persen warga menginginkan pemimpin yang komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Benny menuturkan, Jokowi akan menjual isu ini hingga Pilpres nanti.
“Tapi tampaknya Presiden Jokowi terjepit lantaran tekanan parpol pendukung dan saran rakyat untuk membangun citra sebagai presiden pro pemberantasan korupsi bertentangan,” tandas Benny.
sumber : Metrotvnews.com
