Restorasidaily | PEMATANGSIANTAR
Ucapan Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo yang meminta pengelolaan anggaran negara harus transparan dan mengedepankan akuntabilitas, ternyata tak digubris oleh pejabat di lingkup Pemerintah Kota Pematangsiantar, khususnya di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). Buktinya, tak seorangpun pejabat berkenan memberitahukan berapa besaran anggaran yang telah dipergunakan dalam penyelenggaraan ujian lelang jabatan yang diikuti 47 Aparatur Sipil Negara (ASN), beberapa hari lalu.
Informasi diperoleh dari seorang ASN yang mengikuti ujian lelang jabatan menyebutkan, jumlah anggaran yang dialokasikan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pematangsiantar Tahun 2019 berkisar Rp600 juta. Namun dirinya tidak mengetahui apakah seluruh dana tersebut, habis dipergunakan atau tidak.
“saya pernah dengar, kalau tak salah berkisar enam ratus jutaan. Saya tak tahu, itu semuanya habis atau tidak habis. Coba langsung konfirmasi dengan pejabat pengelola anggaran di bkpp”, sebut ASN yang minta namanya tak disebutkan.
Dikatakan, pengelolaan anggaran ujian lelang jabatan itu meliputi, honor tim penguji, biaya sewa tempat ujian, biaya transportasi, biaya makan – minum, biaya sewa hotel serta sebagainya.
Sementara, Sekretaris BKPP Pematangsiantar, Jan Purba mengaku tak hafal berapa besaran anggaran tersebut. “Saya gak begitu hafal anggarannya. Itukan angka semuanya, manalah saya hafal”, ucapnya saat dihubungi, Selasa (27/8/2019) sekira pukul 13.48 WIB.
Seolah mengelak dari pertanyaan wartawan, dirinya justru menyarankan untuk mempertanyakannya kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bermarga Simorangkir. Namun, setelah ditelpon dan dikirimi pesan singkat ke WhatsApp, oknum PPTK itu enggan membalasnya.(Silok)
