Restorasidaily.com | KARO
Warga di dua Desa yakni Desa Tongging dan Desa Pengambaten, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo saling mengklaim batas wilayah desa. Kedua belah pihak saling mengklaim bahwa objek wisata air terjun Sipiso-piso masuk di wilayahnya masing-masing.
Hal ini terungkap ketika adanya keluhan beberapa pedagang terkait adanya proyek pemasangan pipa sambungan air bersih yang disambungkan ke beberapa Rumah Makan yang berjualan di sekitar objek wisata tersebut. Yang mana, pemerintahan Desa Pengambaten terkesan pilih kasih.
“kami gak dikasih air, sementara Rumah Makan yang lain sudah dipasang beberapa hari yang lalu,” kata salah seorang pengusaha Rumah Makan, Selasa (21/11/2017).
Terpisah, salah seorang pedagang ketika ditanya soal sejarah wilayah dan tapal batas objek wisata tersebut, mengaku tidak mengetahuinya.
“Kami gak tau kalau soal batas wilayah, yang jelas kami sangat berterima kasih kepada Pemerintahan Desa Pengambaten yang telah memasang air bersih ke tempat usaha kami. Kami gak keberatan membayar Rp1,5 juta per Kepala Keluarga, begitu juga dengan iuran perbulannya sekitar Rp20 ribu. Kami sangat senang, karena selama ini harus merogoh kocek Rp300 ribu/bulan untuk beli air,” ujar salah seorang pengusaha Rumah Makan merk Sikumbang di lokasi objek wisata.
Menanggapi itu, Kepala Desa Pengambaten Jonius Simanjorang ketika dikonfirmasi membantah terkait pilih kasih pemasangan air minum kepada pengusaha Rumah Makan yang berjualan di objek wisata Sipiso-piso.
“Pihak kami gak ada pilih kasih, namun kita masih mengutamakan warga desa setempat. Karena airnya masih kita lihat dulu, apakah mencukupi atau tidak. Jika mencukupi akan segera kita pasang. Kalau airnya meluber, kan sayang tumpah-tumpah. Yang jelas akan kita pasang jika mencukupi,”ujarnya didampingi Kaur Pembangunan Jul Sarmen dan Kadus Kuta Sanggar Dedi Efrando Munte di Desanya,
Sementara soal batas wilayah tersebut, Ia membenarkan bahwa objek wisata Sipiso-piso masuk wilayah Desa Pengambaten bukan wilayah Desa Tongging.
“Sipiso-piso bukan wilayah Desa Tongging tapi wilayah kami. Ada sertifikat kami sebagai bukti sah nanti. Dulu, tua-tua adat kita menjual atau menyerahkan Sipiso-piso itu kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola pemerintah. Jadi warga Desa Tongging jangan mengklaim wilayah itu milik mereka,” terang Kepdes diamini salah seorang warga.
Camat Merek Tommy Sidabutar ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler mengatakan, sebelum ditetapkan pemerintah daerah secara hukum. Maka kedua desa belum bisa mengklaim bahwa objek wisata tersebut masuk wilayahnya masing-masing.
“Sudah kita rencanakan mengundang seluruh elemen masyarakat kedua desa, mulai dari tokoh masyarakat, adat, BPD pemerintahan Desa dan Kecamatan hingga pemerintah Kabupaten. Dan sebagai penengahnya kita juga menghadirkan pihak Kepolisian, TNI dan BPN untuk melakukan musyawarah untuk menetapkan tapal batas,”ujarnya.
Menurut Camat, penentuan tapal batas ini tentunya didukung dengan dokumen-dokumen sah atau bukti dasar milik masing-masing desa. Jika belum dapat disepakati, tentunya ditempuh dengan jalur hukum. “Mudah-mudahan rencana Pemerintahan Kecamatan dapat berjalan lancar mulai dari sosialisasi, musyawarah dan kesepakatan. Semua itu membutuhkan proses yang panjang,”ujarnya. (Anita)
