Restorasidaily.com – Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ogah mencampuri perseteruan tim kuasa hukum terdakwa korupsi KTP-el Setya Novanto dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Lembaga Antikorupsi fokus membuktikan dakwaan Novanto dalam kasus megaproyek bernilai Rp5,8 triliun tersebut.
“Kami fokus kewenangan KPK saja, terkait kewenangan persidangan tentu kewenangan kami adalah mendakwa, buktikan sampai tuntut kalau terbukti melakukan eksekusi terkait dengan hal tersebut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 8 Februari 2018.
Febri kembali menegaskan, lembaganya fokus menuntaskan kasus korupsi KTP-el yang menjerat mantan ketua umum Partai Golkar tersebut. Dia menyebut laporan SBY merupakan kewenangan dari pihak kepolisian.
“Jadi kami fokus di sana bahwa ada pihak tertentu melaporkan pengacara atau pihak lain saya kira pihak penegak hukum kepolisian,” ujarnya.
Lembaga Antirasuah yakin Polri akan bersikap netral dan menelaah laporan itu dengan bukti ataupun fakta yang ada. Febri menyatakan, pihaknya tidak akan ikut campur dengan permasalahan tersebut.
“Tentu akan melakukan analisis dan telaah terlebih dahulu terhadap laporan tersebut tepat atau tidak maupun secara formil tapi kami KPK fokus pada kewenangan KPK,” pungkas Febri.
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya melaporkan Firman Wijaya, kuasa hukum terdakwa korupsi KTP-el Setya Novanto ke Bareskrim Polri. SBY menilai pernyataan Firman yang mengaitkan dirinya dalam kasus korupsi KTP-el sebagai fitnah.
Laporan SBY terhadap Firman Wijaya teregistrasi di nomor LP/187/II/2018/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2018. SBY menilai Firman melanggar Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP juncto Pasal 27 ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (Red/MTVN)
