Restorasidaily.com | PEMATANGSIANTAR
Ketua Non Govermant Organisation (NGO) Sumut Watch, Daulat Sihombing SH MH membeberkan dugaan kebocoran anggaran di Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ) Kota Pematangsiantar periode Tahun 2015 sampai Tahun 2016 sebesar Rp 8.310.000.000.
Dugaan kebocoran anggaran itu dikirim Daulat Sihombing melaui siaran pers elektronik yang diterima Restorasidaily.com, Rabu (3/1/2018).
Sumut Watch, sebuah NGO dibidang pemantauan dan pengawasan kebijakan publik di Sumut, melakukan investigasi tentang dugaan penyelewengan dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan vital di PD. Pasar Horas Jaya (PD PHJ), yang meliputi pengelolaan dana penyertaan modal, kontribusi tahunan hak sewa, kontribusi bulanan pedagang kios, kontribusi harian PKL, kontribusi harian kamar mandi dan kontribusi harian parkir, sebagai berikut :
Pengelolaan Dana Penyertaan Modal
Hingga Desember 2017, Pemko mengucurkan dana penyertaan modal total Rp.8,5 M. Rinciannya tahun 2015 Rp. 4 M, tahun 2016 Rp.3 M, dan tahun 2017 Rp.1,5 M. Seharusnya dana penyertaan modal adalah untuk investasi, reinvestasi dan revitalisasi, akan tetapi direksi PD. PHJ, justru telah menggunakan dana penyertaan modal itu untuk operasional, biaya rutin termasuk gaji karyawan sehingga berpotensi sebagai tindak pidana korupsi.
Pengelolaan Kontribusi Tahunan Hak Sewa Kios
Tahun 2015, kontribusi hak sewa yang terdiri BBN sebesar Rp. 100.000/ unit, perpanjangan Rp. 50.000/ unit. Tahun 2016, kontribusi hak sewa meliputi : BBN sebesar Rp. 450.000/ unit dan perpanjangan sebesar Rp. 150.000/ unit. Tahun 2017, kontribusi hak sewa meliputi : BBN Rp. 450.000 s/d Rp. 1.000.000/ unit, sewa menyewa antara Rp. 350.000 s/d 500.000/ unit, dan perpanjangan Rp. 200.000/ unit. Berdasarkan perhitungan jumlah kios produktif yang dikelola PD. PHJ dikali kontribusi terendah yang dikutip dari perpanjangan ijin, maka potensi kontribusi tahun 2015 sebesar Rp. 290.750.000.- dan tahun 2016 sebesar Rp. 872.250.000/ tahun. Laporan keuangan perusahaan, kontribusi perpanjangan hak sewa tahun 2015 hanya sebesar Rp. 29.450.000, dan tahun 2016 sebesar Rp. 41.900.000.-
Pengelolaan Kontribusi Bulanan Pedagang Kios
Berdasarkan perhitungan jumlah kios produktif yang dikelola PD. PHJ dikali dengan kontribusi bulanan rata rata Rp. 15.000/ bulan per kios, maka potensi terendah kontribusi pedagang kios diperkirakan mencapai Rp.1.046.700.000,- per tahun. Namun laporan keuangan perusahaan versi Akuntan Publik Syamsul Bahri TRB & Rekan, kontribusi pedagang kios tahun 2015 hanya Rp. 908.623,777.- dan tahun 2016 Rp. 700.207.157.-
Pengelolaan Kontribusi Harian PKL
Kontribusi harian PKL (terendah), ukuran 1 M2, dikutip Rp. 1.000/ lapak, ditambah uang kebersihan Rp. 800/ lapak = Rp. 1.800/ lapak. Berdasarkan perhitungan jumlah PKL rata rata per hari dikali kontribusi terendah yang dikutip sebesar Rp. 1.800/ lapak, maka potensi pendapatan dari kontribusi PKL mencapai Rp. 3.888.000.000.- per tahun. Laporan keuangan perusahaan, kontribusi PKL tahun 2015 ternyata hanya Rp. 267.717.600.- dan tahun 2016 Rp. 330.661.200.-
Pengelolaan Kontribusi Harian Kamar Mandi
Potensi terendah kontribusi harian kamar mandi diperkirakan rata- rata Rp. 175.000/ unit. Berdasarkan perhitungan jumlah kamar mandi yang dikelola PD. PHJ dikali potensi pendapatan terendah dari kontribusi harian kamar mandi per hari, maka potensi pendapatan dari kontribusi kamar mandi adalah Rp. 1.071.000.000.-per tahun. Namun laporan keuangan perusahaan, kontribusi kamar mandi tahun 2015 hanya sebesar Rp. 651.242.000.- dan tahun 2016 sebesar Rp. 801.242.000.-
Pengelolaan Kontribusi Harian Parkir
Potensi pendapatan kontribusi harian parkir yang dikelola PD. PHJ diperkirakan Rp. 250.000/ hari per lokasi. Berdasarkan perhitungan jumlah kamar mandi dikali dengan potensi pendapatan terendah kontribusi parkir per hari, maka potensi pendapatan kontribusi harian parkir adalah : Rp. 360.000.000.- per tahun, namun laporan keuangan perusahaan kontribusi parkir tahun 2015 adalah Rp. 75.088.000.- dan tahun 2016 Rp. 98.248.000.-
Modus Penyelewengan
Dalam pengelolaan sumber sumber keuangan perusahaan, Sumut Watch mencatat berbagai varian modus penyelewengan. Dari penyimpangan alokasi anggaran, manipulasi laporan pendapatan, pengaburan jumlah pedagang kios, penyamaran jumlah PKL, mengutip kontribusi tanpa karcis, kontribusi dikutip tapi hanya sebagian disetor ke kas perusahaan dan penerbitan kartu ijin berjualan tapi kontribusi ke kantong direksi. Modus lain, yakni menyusun rencana kerja anggaran secara minimal dan tanpa asumsi pendapatan yang didukung oleh data. Modus ini tentu saja maksudnya selain mengaburkan objek kontribusi tapi sekaligus agar direksi senantiasa leluasa merekayasa laporan pendapatan.
Modus lain yang lebih taktis yakni pengelolaan kontribusi secara out of control. Dalam pengelolaan kontribusi hak sewa, Dirut menjadikan Kasubbag Perijinan/ Pemasaran sebagai pusat pengelola kontribusi hak sewa dan hanya bertanggungjawab kepada Dirut. Lalu Dirut menempatkan “menantu sebagai Kasubbag Perijinan/ Pemasaran. Kemudian mengatur arus kas masuk dan kas keluar dengan alur : pedagang/ perantara setor ke Kasubbag Perijinan, lalu beberapa waktu uang mengendap” di Kasubbag Perijinan, kemudian setelah dikelola di meja Kasubbag Perijinan sebagian disetor ke Bendahara Penerimaan dan sebagian lagi diduga dibagi bagi di level direksi dan struktur dibawahnya.
Modus secara out of control terjadi juga pada pengelolaan kontribusi PKL, kamar mandi dan parkir. Dirut menjadikan Direktur Keuangan sebagai pusat pengelola kontribusi. Lalu Direktur Keuangan mengangkat beberapa petugas pengutip dari luar karyawan dan hanya bertanggungjawab kepada Direktur Keuangan. Kemudian mengatur alur kas masuk dan kas keluar dana kontribusi dengan alur : PKL/ pengelola kamar mandi/ pengelola parkir, setor ke penagih, lalu penagih ke Direktur Keuangan, kemudian beberapa waktu mengendap di Direktur Keuangan, dan setelah dikelola di meja Direktur, uang diperintahkan untuk disimpan dan dicatatkan Bendahara Penerimaan.
Potensi Kebocoran Rp. 8.310.000.000.-
Berdasarkan rekapitulasi (hanya) dari 5 (lima) sumber utama pendapatan perusahaan, yakni kontribusi tahunan hak sewa kios, kontribusi pedagang kios, PKL, kamar mandi dan parkir, maka potensi terendah kontribusi tahun 2015 total Rp. 5.775.450.000.-, namun dilaporkan hanya Rp. 1.931.121.377. Potensi terendah kontribusi tahun 2016 total Rp. 6.437.950.000.-, namun dilaporkan hanya Rp. 1.972.258.357. Maka potensi kebocoran tahun 2015 diperhitungkan Rp. 5.775.450.000 Rp. 1.931.121.377 = Rp. 3.844.328.623, dan tahun 2016 diperhitungkan Rp. 6.437.950.000 Rp. 1.972.258.357 = Rp. 4.465.691.643.- Secara total general potensi kebocoran = Rp. 3.844.328.623 + 4.465.691.643 = Rp. 8.310.020.266.- dibulatkan menjadi Rp. 8.310.000.000.-
Indikasi Korupsi
Terhadap fakta- fakta ini, Sumut Watch berkesimpulan, bahwa pengelolaan dana penyertaan modal yang seharusnya untuk investasi, reinvestasi atau revitalisasi, tetapi digunakan untuk biaya operasional, rutin dan gaji karyawan, adalah penyimpangan yang berpotensi sebagai tindak pidana korupsi. Selanjutnya, bahwa deviasi yang sangat besar antara potensi pendapatan dan laporan keuangan, mengindikasikan betapa pengelolaan keuangan perusahaan sangat sarat dengan dugaan tindak pidana korupsi.
Maka berdasarkan hal tersebut, Ketua Sumut Watch, Daulat Sihombing, SH, MH, mendesak agar : Pertama, Walikota Pematangsiantar, membentuk tim untuk mengusut dugaan terjadinya kebocoran keuangan PD. PHJ. Kedua, Ketua DPRD Kota Pematangsiantar membentuk Pansus atau Pokja untuk mengungkap dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di PD. PHJ. Ketiga, BPKP Sumut segera melakukan audit investigatif untuk mengungkap dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di PD. PHJ. Keempat, Institusi penegak hukum secara proaktif segera mengusut dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di PD. PHJ.(Rilis)
