Restorasidaily | SIMALUNGUN, SUMATERA UTARA
Pembangunan Pabrik Es Krim Aice berbiaya hampir 600 miliar telah rampung dikerjakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Penambahan pabrik es krim Aice tersebut, merupakan salah satu upaya pengembangan bisnis es krim serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
Namun ada hal menarik untuk disikapi oleh masyarakat luas terkhusus bagi para pejabat di instansi terkait. Seluruh bangunan pabrik milik PT Aice Sumatera Industri itu disinyalir melanggar ketentuan/peraturan tentang penataan bangunan yang berlaku pada sistem pengelolaan KEK Sei Mangkei.
Ironisnya, dugaan pelanggaran tersebut justru seolah dibiarkan dan diduga dilindungi oleh manajemen pengelola KEK Sei Mangkei yang dinahkodai oleh Wahyudi Syahrul Ramadhani selaku Direktur PT Kawasan Industri Nusantara (PT KINRA) yang merupakan anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang bergerak sebagai Badan Usaha Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Informasi diperoleh, beberapa waktu lalu, telah dilakukan pertemuan antara manajemen PT Aice Sumatera Industri dengan manajemen PT KINRA dan pegawai Administrator KEK Sei Mangkei selaku perwakilan Pemkab Simalungun, guna membahas dugaan pelanggaran tata letak bangunan pabrik es krim Aice tersebut. Namun hingga saat ini, pihak manajemen PT KINRA di bawah kendali Wahyudi Syahrul Ramadhani tidak melakukan tindakan tegas terhadap manajemen PT Aice Sumatera Industri.
PT Aice Sumatera Industri justru diberikan keleluasaan untuk mengoperasikan pabrik es krimnya walaupun dugaan pelanggaran ketentuan/peraturan yang berlaku di KEK Sei Mangkei telah dilakukan.
Saat dikonfirmasi melalui panggilan telepon seluler dan pesan WhatsApp terkait dugaan pelanggaran ketentuan/peraturan yang dilakukan PT Aice Sumatera Industri, Direktur PT KINRA, Wahyudi Syahrul Ramadhani enggan memberikan keterangan apapun kepada wartawan media ini. Atas sikap dirinya tersebut, sudah selayaknya menjadi perhatian serius oleh manajemen PT Perkebunan Nusantara III selaku pemilik badan usaha pengelola KEK, sehingga ke depannya tidak dipersalahkan jika terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan di KEK Sei Mangkei.
Sementara, Kepala Bidang Perizinan Administrator KEK Sei Mangkei, Sastro Tamba, mengakui adanya pelanggaran pendirian bangunan oleh PT Aice Sumatera Industrik, yang tak sesuai dengan ketentuany/peraturan yang berlaku di KEK Sei Mangkei. Namun begitupun, pihaknya selaku Administrator yang merupakan perwakilan Pemkab Simalungun tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tegas apapun dikarenakan itu merupakan wilayah kewenangan manajemen PT KINRA.
“Pengaturan letak bangunan di sini kan tergantung kepada badan pengelola KEK Sei Mangkei. Mereka yang memiliki kewenangan. Selagi mereka tidak keberatan, tidak ada persoalan (tidak ada masalah). Istilah begini, kalau ada yang mereka anggap salah terhadap bangunan itu, ya… mereka lah yang berbicara ke pengusaha”, ucapnya saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Selasa (6/7/2021).(Silok)
