Restorasidaily.com | KARO
Pengerjaan dua paket proyek pembangunan pengendalian Lahar Gunung Sinabung, di lingkar Sinabung, Kabupaten Karo, yang diberi nama Sabo Dam dengan nilai kontrak kedua pengendali lahar tersebut mencapai 280 miliar dengan rincian, masing-masing memiliki nilai kontrak 170,92 miliar dan 111,18 miliar.
Ibarat pepatah mengatakan “Ada gula ada semut”, Adagium itu sangat lekat dengan peroalan kebocoran anggaran atauPUN korupsi. Setiap proyek bernilai ratusan juta hingga ratusan milyar rawan menjadi bancakan oknum-oknum tertentu. Munculnya mafia perampok uang rakyat bukan lagi menjadi rahasia umum,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Cabang Komite Eksekutif Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Karo, Sarjana Ginting, kepada wartawan di Kabanjahe.
Kita mendukung pembangunan tersebut, namun kita mengingatkan, pengawasan harus ditingkatkan,jangan nanti setelah selesai, baru kita ribut. Apalagi proyek yang sangat besar anggarannya itu semua dikerjakan dari pusat, pengawasannya harus jelas dan transparan. Tidak ada jaminan, kalau pusat yang mengerjakan sudah pasti bersih, buktinya, sejak awal pembangunan Sabo Dam terkesan ada yang ditutup-tutupi”tegasnya.
Menurut Kemen PU-Pera Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II dan Abipraya – Lestari, KSO Jakarta saat menggelar sosialisasi kepada warga Desa Sukatendel, Kecamatan Tiga Nderket di Aula Kantor Camat Tiga Nderket, belum lama ini, pembangunan Sabo Dam itu amat penting mengingat kondisi gunung Sinabung yang kerap kali mengaliri lahar. “Ya penting sekali kita bangun Sabo Dam seperti di Merapi agar lahar yang turun tidak mengalir ke mana-mana kita coba melokalisir lahar yang turun,” ujarnya.
Namun, dengan kondisi gunung Sinabung yang masih eksplosif perlu upaya khusus dalam membangun Sabo Dam yang akan menampung lahar gunung tersebut. “Kita masuknya enggak dari atas kita dari bawah dulu nanti kita menunggu sampai agak reda dulu nanti selanjutnya kita akan lebih ke atas lagi,” terangnya.
Yuda Siagian mewakili pihak Kemen PU-Pera menyebutkan, dalam sistem pengendalian erosi, sedimen dan lahar hujan (lahar dingin), pihak BWS Sumatera II akan membangun proyek Sabo Dam di lingkar Sinabung.
Dikatakannya ,bahwa proyek tersebut diperuntukkan bagi kawasan yang terkena dampak langsung aliran lahar dingin tersebut. Untuk pembangunan program tahap pertama, akan dimulai dari dua desa yang rawan ancaman banjir laharan, yakni Desa Perbaji dan Desa Sukatendel yang berjumlah 10 titik
Terpisah, Manager Project PT Brantas Abipraya Lestari Mahyudin Siregar, melalui Defri Gunawan, selaku bidang teknik, menjelaskan, untuk mengantisipasi bila terjadi banjir lahar yang berdampak buruk bagi warga, permukiman dan lahan pertanian warga, sudah disediakan alat berat excavator yang standby menunggu di samping jalur lahar, untuk melakukan normalisasi.
“Pembongkaran jembatan desa Sukatendel dilakukan demi pembangunan Sabo Dam DKO 6, yang tepat pada titik jembatan. Pembangunan sabo dam pada jalur lahar untuk tahun ini ada 14 titik, termasuk di Desa Sukatendel, Kutambaru, dan Mardingding. Kegunaaannya untuk mengendalikan material yang dibawa arus ketika terjadi banjir lahar, yang berdampak buruk, maupun lebih luas bagi warga sekitarnya,” sebutnya.
Menyinggung soal tuntutan ganti rugi, Yuda menjelaskan, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Daerah Aliran Sungai (DAS) maupun anak sungai, tidak mendapat ganti rugi.
Bupati Karo Terkelin Brahmana SH diharapkan secepatnya turun langsung ke desa-desa di kawasan lingkar Gunung Sinabung terutama yang terkena dampak langsung dari aliran lahar dingin.
Hal ini menyusul adanya sejumlah kendala yang bersentuhan langsung dengan warga desa terkait tuntutan ganti rugi. Hal tersebut terungkap saat sosialisasi pembangunan Sabo Dam, warga tidak dapat menerima paparan tentang letak objek pembangunan Sabo Dam, yang tidak mendapatkan ganti rugi. (Anita)
Keterangan gambar:Salah satu lokasi pembangunan proyek Sabo Dam di bawah jembatan Titi Kambing Kecamatan Tiganderket
