Restorasidaily.com – Di bulan Juni tahun 2018 nanti, Provinsi Sumatera Utara akan menyelenggarakan pemilihan umum Gubernur-Wakil Gubernur. Sesuai peraturan perundangan yang ada, Pemprovsu, Gubernur bersama KPU dan Bawaslu Provinsi Sumut telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp855.940.086.000,-Dana hibah itu merupakan biaya kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan, yang juga akan disalurkan kepada sekretariat KPU-Bawaslu Kabupaten/Kota.
Menjelang pargelaran Pemilukada Sumut itu pula seolah sedang dimanfaatkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Simalungun. Dengan alasan demi menyukseskan perhelatan Pemilukada Provinsi Sumatera Utara Juni 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Simalungun mengajukan proposal Dana Hibah sebesar Rp1,5 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun yang ditampung di APBD Tahun 2017.
“Benar, ada dana hibah untuk kpu simalungun. Kalau saya tidak salah, jumlahnya diatas satu miliar. Tapi untuk berapa jumlah aslinya, saya tidak ingat,” kata Kepala Badan Keuangan Pemkab Simalungun, Jhon Suka Jaya Purba, saat dihubungi Kamis (12/10/2017).
Padahal pengalokasian dana hibah itu diduga sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada dan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Hibah Pemilukada. Alasannya, Pemkab Simalungun tidak ikut menyelenggarakan Pemilihan Bupati-Wakil Bupati di Tahun 2018.
Dana hibah sebanyak itu disinyalir bukan saja dipergunakan untuk berbagai kegiatan yang menyukseskan pemilukada Provinsi Sumut. Namun diduga telah dimanfaatkan untuk “plesiran” ke berbagai lokasi wisata yang dikemas dengan kegiatan studi banding ke Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, akhir September 2017 lalu.
“kami itu studi banding. Provinsi Gorontalo adalah daerah yang memiliki keberhasilan atau kesuksesan dalam penyelenggaraan pemilukada, makanya kami kesana. Soal berapa biayanya, tanya aja ke sekretariat,” kata Ketua KPU Simalungun, Adelbert Damanik.
Sebanyak 12 staf sekretariat dan komisioner KPU Simalungun ikut dalam rombongan ke berbagai daerah wisata tersebut, yang disebut-sebut menelan biaya hingga Rp200 juta. Anehnya, anggaran biaya keberangkatan studi banding ke Provinsi Gorontalo yang merupakan bagian dari Dana Hibah itu sejatinya belum terealisasi/dibayarkan oleh Pemkab Simalungun melalui Bendahara Umum Keuangan. Walhasil, seluruh biaya yang digunakan, sifatnya didahulukan oleh seseorang untuk nantinya akan diganti melalui perealisasian dana hibah tersebut.
“kami yang berangkat sekitar dua belas orang. Sebenarnya dananya belum cair (disalurkan), tapi didahulukan oleh seseorang. Masih utang itu,” ungkap seorang staf sekretariat KPU Simalungun.
Menyikapi hal ini, Sekretaris KPU Simalungun, Adearman Saragih membenarkan dana hibah dari Pemkab Simalungun tersebut. Namun dirinya enggan memberi keterangan lebih lanjut, karena mengaku sedang menghadiri acara di Parapat. (Silok)
