Restorasidaily.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo akan mengumpulkan para menteri dan kepala lembaga untuk bertemu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pertemuan ini untuk dilakukan untuk mencegah kembali terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum penyelenggara negara.
“Dalam waktu dekat, Presiden akan mengumpulkan para menteri, kementerian dan lembaga untuk bersama-sama BPK membuat komitmen tentang hal itu,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017.
Menurut Pramono, hasil laporan yang diberikan BPK kepada Presiden menunjukkan sebuah kemajuan. Sebab, hampir 84 persen laporan keuangan di kementerian dan lembaga sudah mendapatkan wajar tanpa pengecualian (WTP).
“Ini menunjukkan sebuah achievement kemajuan yang luar biasa,” ucap dia.
Sayangnya, di tengah kemajuan itu masih banyak kerikil yang menghantui pemerintah, yakni OTT. Dalam beberapa waktu belakangan ini banyak penyelenggara negara yang tersandung OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Oleh karena itu, kata Pramono, BPK meminta kepada Presiden untuk mengadakan pertemuan antara seluruh pemangku kepentingan. Terutama di tingkat pusat antara kementerian, lembaga dan BPK untuk menunjukkan komitmen dari kementerian dan lembaga dalam menjalankan apa yang menjadi saran, temuan dan arahan BPK.
“Nanti pada tingkat kota/kabupaten dan provinsi juga akan diadakan (pertemuan dengan BPK),” jelas dia.
MTVN
