Restorasidaily | PEMATANGSIANTAR, SUMATERA UTARA
Pengembang perumahan (developer) nakal mempunyai berbagai cara dan alat untuk memuluskan bisnisnya yang beromzet miliaran rupiah. Namun, banyak peraturan dan perundang-undangan yang dilanggar sehingga dapat merugikan masyarakat yang membelinya.
Seperti yang sedang dilakoni PT Karunia Anugerah Putera. Developer perumahan Bumi Karangsari Regency di Jalan Alamanda 1, Kelurahan Tambun Nabolon, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, itu telah berani membangun dan memperjual-belikan beberapa unit rumah di lahan berstatus Perkebunan. Parahnya lagi, bangunan rumah tersebut tidak dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Pemko Pematangsiantar.
Informasi itu diperoleh dari Ghilman Hanif, seorang karyawan di Perumahan Bumi Karangsari Regency, saat ditemui Senin (14/12/2020). Dia mengatakan, pendirian beberapa unit rumah belum memiliki IMB dari DPM-PTSP Pemko Pematangsiantar. Diakui pula, PT KAP selaku developer sudah menjual beberapa unit rumah kepada masyarakat dengan sistem Cash Berrtahap, yang artinya masyarakat pembeli (konsumen) membayar cicilan pelunasan kredit rumah kepada pihak developer. PT KAP belum ada melakukan kerjasama dengan pihak Bank yang akan menjadi penjamin fasilitas kredit rumah kepada masyarakat (konsumen), dikarenakan belum adanya IMB tersebut.
“Kita, (PT KAP, red) kan sedang mengurus IMBnya. Ini sedang proses. Sudah masuk pengajuan. Yang sudah ada ini, pemilik rumah melunasinya dengan sistem cash bertahap ke pengembang. Itu karena ada perubahan tata ruang makanya belum selesai IMBnya”, ucap Ghilman Hanif, yang mengaku baru satu minggu lebih berada di Kota Pematangsiantar.
Direktur PT Karunia Anugerah Putera selaku developer Perumahan Bumi Karangsari Regency, Hetty Berliana Damanik, saat dikonfirmasi terkait tidak adanya IMB sementara beberapa unit rumah sudah dibangun dan diperjual-belikan, enggan memberikan tanggapan. Dirinya beralasan sedang tidak berada di lokasi perumahan tersebut.
“Dengan orang di sana aja dulu ya Pak. Saya kebetulan sedang rapat pula Pak. Untuk implementasi, ada level manajer yang di hire. Saat ini ada Ghilman yang di hire”, jawab Hetty Berliana Damanik melalui pesan WhatsApp.
Sementara, Kepala Bidang Perizinan DPM-PTSP Pemko Pematangsiantar, Fani Saragih, ketika dikonfirmasi mengatakan, hingga saat ini DPM-PTSP tidak ada menerbitkan IMB Bumi Karangsari Regency. Bahkan pihak developer, kata Fani Saragih, belum mendaftar pengurusan IMB ke DPM-PTSP Pemko Pematangsiantar.
“Belum ada diterbitkan IMB. Pokoknya dari kami belum terbit. Belum ada mendaftar ke kami (DPM-PTSP). Mungkin masih ada proses di mereka kali. Belum ada berkas apapun di kami. Kalau nanti sudah memenuhi syarat, akan kami proses jika mereka mendaftarkannya”, ungkapnya melalui sambungan seluler.
Memyikapi kondisi tersebut, PT KAP bisa dianggap telah melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Untuk itu, masyarakat diharapkan untuk berhati-hati jika berkeinginan membeli rumah di Perumahan Bumi Karangsari Regency karena tidak adanya IMB tersebut.(Silok)
