Restorasidaily | JAKARTA
Bupati Karo, Terkelin Brahmana, menghadiri rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forkopimda tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia di Sentul International Convention Centre (SICC) Bogor, Rabu (13/11/2019).
Rakor yang bertemakan ‘Sinergi Untuk Indonesia Maju’ tersebut dihadiri oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, tingkat II Bupati/walikota, ketua DPRD tingkat I, tingkat II kabupaten dan kota, para Pangdam, Kapolda, Dandim, Kapolres, Kajari se-Indonesia.
Kepada wartawan, Terkelin Brahmana mengungkapkan, jika Rakornas tersebut menekankan semua Forkopimda di Propinsi dan Kabupaten dapat bersinergi dalam membangun daerahnya masing masing. Begitu juga, lebih mengutamakan kerjasama dalam setiap ada masalah.
“Dalam arti kata, lakukan komunikasi dengan baik sesama Forkopimda di daerah, sehingga semua persoalan dapat dipecahkan. Sekecil apapun masalah yang timbul ditengah masyarakat, fungsi komunikasilah yang harus diaktifkan. Sehingga masalah sepele tidak sempat melebar, yang berakibat masyarakat menjadi korban”, ucapnya.
Lebih spesifik lagi, sambungnya lagi, Forkopimda di daerah jangan membuat peraturan daerah yang sifatnya menghambat investasi dan merugikan pemerintah sendiri. Akan tetapi pemerintah dan DPRD harus melihat aspek timbulnya peraturan, agar tidak meresahkan masyarakat ketika peraturan difungsikan.
“Kedepannya, Forkopimda di Karo dapat mengaplikasikan pesan-pesan dari Presiden Jokowi demi kemajuan daerah khususnya Tanah Karo. Misalnya komunikasi pada sektor ketertiban, kenyamanan dalam berinvestasi dan sektor Parawisata. Tanpa ada komunikasi yang baik, mustahil adanya kebersamaan”, ujar Terkelin melalui telepon seluler sembari menyebut Dandim 0205/TK dan Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan juga turut hadir pada kegiatan tersebut. (Anita)
Keterangan Foto : Bupati Karo Terkelin Brahmana foto bersama Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpau, Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan dan Dandim 0205/TK Letkol Inf Taufik Rizal usai menghadiri Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda.
