Restorasidaily.com | KARO
Bupati Karo Terkelin Brahmana,SH didampingi Kepala BKPAD Andreasta Tarigan, Selasa (19/12/2017) menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran 2018 se-Kab/Kota Sumut yang dilaksanakan di aula Martabe kantor Gubernur Sumut Jl. Diponegoro Medan, pukul 08:30 WIB pagi.
Bupati mengatakan, acara penyerahan DIPA ini dilaksanakan lebih cepat sesuai instruksi Presiden Joko Widodo dan nantinya akan membantu percepatan penyerapan anggaran untuk belanja awal Januari 2018.
Menurutnya terkait hal ini, yang paling penting dan perlu diperhatikan untuk dicermati di kabupaten Karo adal 2 hal yaitu bagaimana yang paling mudah dikontrol dan dicek.
Untuk itu, dihimbau kepada SKDP di lingkungan Pemkab Karo agar jangan memperlambat laporan sehingga dapat bertumpuk yang membuat sistem tidak berjalan. “Jadi enggak ada kolerasi laporan yang bertumpuk-tumpuk, dan itu dapat meminimalisir kerja yang asal jadi atau ngasal. Kurangi enggan berproses dan tanggungjawab, itu semua dihilangkan. Jika manajemen kontrolnya baik, saya kira penyelewengan dan penyimpangan pasti akan berkurang,” ujarnya.
Karena tambah Bupati lagi, masih banyak hambatan yang belum mampu mendongkrak kemudahan berusaha dan masih ada keluhan disana-sini. Para ASN di Pemkab Karo agar terus berupaya menghilangkan berbagai hambatan seperti mampu mendongkrak peringkat ease of doing business atau kemudahan berusaha serta mampu meningkatkan daya saing dalam menjalankan akselerasi ekonomi pada tahun 2018.
Sementara Kepala BPKPAD Andreasta Tarigan disela-sela penyerahan DIPA menyebutkan Sesuai daftar yang diterima untuk jumlah dana Desa Transfer ke daerah Kabupaten Karo yang diserahkan Gubsu Tengku Erry Nuradi sebesar Rp. 1.141.543.073.
“Sesuai rencana anggaran yang telah disusun lebih produktif, efisien, dan tetap berdaya tahan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden RI Ir. Joko Widodo melalui video terkait pembangunan infrastruktur, program perlindungan sosial dan penguatan desentralisasi fiskal menjadi komitmen pemerintah guna mengakselarasi pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata,”ujarnya. (Anita)
