Restorasidaily.com, Jakarta: Blak-blakan di hadapan penonton atau tamu undangan menjadi salah satu ciri khas Presiden Joko Widodo. Kali ini Jokowi mengungkap potensi isu yang muncul sebelum Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 di hadapan ratusan pengusaha Tanah Air.
Salah satu isu yang tengah menjadi sorotan ialah pelemahan daya beli masyarakat pada kuartal kedua tahun ini. Padahal, kata dia, pertumbuhan jasa kurir meningkat hingga 130 persen. Itu merupakan bukti daya beli tidak melemah melainkan terjadi pergeseran pola konsumsi dari offline menjadi online.
“Isunya hanya daya beli turun. Saya lihat siapa yang ngomong, politik, oh enggak apa. Kalau pengusaha murni yang bicara akan saya ajak ngomong. Kalau orang politik kan emang tugasnya itu, membuat isu-isus untuk 2019. Sudah kita blak-blakan saja,” ucap Jokowi saat menutup Rakornas Kadin 2017 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa malam 3 Oktober 2017.
Presiden menuturkan, pemerintah saat ini belum memiliki formula khusus menghitung daya beli secara online karena banyak masyarakat yang melakukan jual beli daring di sosial media seperti Facebook dan Instagram. Bahkan, pemerintah masih merumuskan skema pajak e-commerce.
“Ada shifting dari offline ke online. Sama ini, di China juga sama. Kalau kita ngitungnya dari online yang gede-gede. Misalnya Bukalapak, Blibli, enggak muncul. Karena orang jualan lewat Instagram, Facebook. Ini angka yang tidak bisa dilacak dengan baik. Lacaknya dari mana? Jasa kurir,” tutur dia.
Selain isu pelemahan daya beli, Presiden juga heran dengan komplain dunia usaha tentang menjamurnya anak perusahaan BUMN. Tercatat 118 perusahaan pelat merah melahirkan sedikitnya 800 anak perusahaan hingga 2017.
Menurut dia, jumlah anak perusahaan BUMN yang ada saat ini muncul jauh sebelum dirinya menjabat orang nomor satu di Indonesia. Presiden mengaku heran kenapa hal tersebut baru dikeluhkan menjelang masa pemerintahannya berakhir.
“Tapi yang buat anak cucu cicit bukan saya, kan sudah ada dari dulu. Kenapa ngomongnya baru sekarang bapak ibu? Jangan-jangan juga ada yang main politik,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Namun, Presiden telah meminta 800 anak perusahan BUMN yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dilebur. Usulan tersebut disampaikan Preside kepada para menteri dalam sidang kabinet paripurna.
“Saya sudah perintahkan kemarin, yang 800 dimerger. Atau kalau perlu dijual,” ucap dia.
MTVN
