Restorasidaily | KARO
Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat membuat pemerintah tidak absen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpecaya. Hal ini dikatakan Bupati Karo Terkelin Brahmana saat membuka kegiatan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan tentang Permendagri No. 135 tahun 2018 tentang percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, Selasa (26/11/2019), di Aula Kantor Bupati Lt. 3
Menurutnya, percepatan reformasi birokrasi tidaklah terletak pada mental aparaturnya saja. Tetapi ditujukan pada seluruh sistem tata kerja kelembagaan dan kebijakan keberhasilan. Terutama terkait pemberian tunjangan kinerja pegawai dan tambahan penghasilan pegawai.
“Breakdown secara detail semua kegiatan atau aktivitas, minimal yang harus kita lakukan dalam menjalankan operasional ada 8 area perubahan program reformasi birokrasi”, ujarnya.
Dengan adanya kegiatan ini, kiranya Pemda Karo dapat melakukan penyusunan road map reformasi birokrasi dan penyusunan action plan, hingga kesiapan untuk dievaluasi kapanpun dan dimanapun Pemda selalu siap.
“Marilah manfaatkan kesempatan ini untuk menggali ilmu dan informasi tentang percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah masing-masing”, ajak Terkelin.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal, Dr. Budi Utomo, S.IP, M.Si mengatakan kegiatan tersebut sangatlah penting, karena pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.
“Sasaran reformasi birokrasi adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel serta efektif dan efisien. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik dapat berkualitas. Semua ini berkaitan dengan reformasi birokrasi prosedural dan subtansial”, sebutnya.
Lebih khusus lagi, Kabupaten Karo sudah meraih RB prosedural. Jadi, untuk mewujudkan RB Subtansial, maka ASN harus mampu merubah mindset, cara berpikir, bekerja dan etos kerja. Itu semua harus sesuai dengan program pemerintah hingga tahun 2025.
“Semoga Kabupaten/kota, khususnya Karo harus mampu menjadi nirokrasi berkelas dunia dan dynamic governance”, tutupnya yang dihadiri Asisten 3 Setdakab Mulianta Tarigan, Plt. Asisten 2 Setdakab Gelora Fajar Purba dan Kabag Organisasi Setdakab Daud Sembiring. (Anita)
