“retribusi yang akan diberlakukan mulai tanggal 5 Nopember 2019 ini, merupakan keputusan sepihak tanpa ada pertemuan atau musyawarah terlebih dahulu dengan para pedagang. Kami anggap itu sangatlah mencekik leher. PD PAUS bagaikan penghisap darah seperti drakula kepada pedagang pajak hongkong, tanpa terlebih dahulu meninjau kelayakan tarif itu dari penghasilan pedagang setiap harinya”, ucap Amir Hamzah Harahap, seorang pedagang Pajak Hongkong.
Amir Hamzah Harahap yang juga sebagai Ketua Persatuan Pedagang Pajak Hongkong mengatakan bahwa penerapan tarif retribusi yang baru senilai Rp16 juta merupakan kebijakan yang sangat tak masuk akal, dari yang sebelumnya hanya berjumlah Rp2 juta setiap tahunnya. Nilai yang tak masuk akal tersebut, sudah termasuk pembebanan retribusi estalase semilai Rp5 ribu, retribusi jaga malam sejumlah Rp20 ribu, dan retribusi steling sebesar Rp20 ribu setiap harinya.
Sementara, setelah mendengar berbagai pemaparan direksi PD-PAUS, seluruh anggota Komisi II meminta kepada pihak PD-PAUS untuk menunda penerapan kenaikan tarif hingga waktu yang tidak ditentukan sembari menunggu adanya kajian dan evaluasi dengan Walikota Pematangsiantar, H Hefriansyah, SE,MM.
“kami, komisi dua meminta pihak direksi PD-PAUS untuk menundanya hingga ada hasil evaluasi dari Walikota Pematangsiantar”, sebut Ketua Komisi II, Riny Silalahi.
Menyikapi hal itu, seluruh pedagang Pajak Hongkong mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota Komisi II. Mereka juga berharap agar pengelolaan Pajak Hongkong tidak pada PD-PAUS melainkan dikembalikan lagi ke Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD-PHJ).
Penuslis : (LP/EP)
Editor : Hendro Susilo (Silok)
