Restorasidaily.com | KARO
Kasus dugaan mark up pengadaan lahan untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang lebih dikenal dengan Tempat Pembuangan Akhir (Sampah) senilai Rp. 2 milyar yang ditampung APBD Karo tahun anggaran 2017 lalu sudah memasuki ranah hukum. Beberapa oknum yang patut diduga mengetahui proses pengadaan lahan dimaksud sudah dimintai bahan keterangan di Kejaksaan Negeri Karo.
“Kita sudah memintai keterangan dari 5 orang saksi-saksi. Masing-masing Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Dokan Kecamatan Merek Karo, Camat Merek, Kadis Tarukim dan Kadis Dinas Lingkungan hidup ,“ beber Kajari Karo, Gloria Sinuhaji,SH,MH melalui Kasi Pidsus Dapot Manurung SH kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Senin (29/1/2018).
Namun sejauh ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Begitu juga dengan kerugian keuangan negara, Manurung tidak mau berspekulasi. “Semua akan kita panggil untuk diminati keterangan, yang artinya instansi terkait dalam pengadaan lahan tersebut,” ujarnya.
Dijelaskan, kasus dugaan mark up dalam pengadaan TPA sudah menjadi perhatian serius Kajari yang menginginkan kasus ini cepat dibuat terang-benderang sehingga pelapor menjadi puas, sekaligus menepis isu-isu liar yang belum tentu benar.
“ Kami mohon teman-teman wartawan bersabar dulu. Besok juga kami akan memintai keterangan dari orang-orang yang dianggap mengetahui proses pengadaan lahan tersebut. Tanpa menyebut nama yang akan dimintai keterangan. Tiba waktunya akan kami ekspos kepada teman-teman wartawan. Jadi sabar dulu ya…namanya juga kita masih Pulbaket (pengumpulan bahan keterangan),” ungkapnya.
Sekedar mengingatkan bahwa indikasinya, harga pembelian lahan diduga tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ada. Begitu juga dengan luasnya diduga penuh dengan manipulasi dengan modus memecah surat-surat.
Informasinya dari warga setempat yang diterima wartawan, harga tanah di Desa Dokan masih kisaran Rp. 200 jt/hektar atau Rp.20 ribu/meter. Namun untuk harga pengadaan lahan tersebut membengkak menjadi Rp.40 ribu/meternya.
Jadi, dari NJOP yang ada, harga tanah membengkak Rp.20 ribu/meternya. Jika dikalikan dengan luas tanah seluas 1 hektar, maka keuntungan yang didapat oleh oknum-oknum Pemerintah Kabupaten Karo melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp.200 juta/hektar.
Menanggapi hal itu, salah seorang pemerhati pembangunan Karo J Ginting (50) menyatakan keprihatinannya atas terjadinya konspirasi dan dugaan tindak pidan korupsi (mark up) pada pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan Pemkab untuk pembangunan TPA di Desa Dokan, Kecamatan Merek.
Semoga, dengan adanya konspirasi jahat dan tindak pidana korupsi akan terlihat secara terang benderang. Apalagi setelah menerima isu yang beredar di masyarakat bahwa pengadaan lahan tersebut dilakukan oleh salah satu oknum yang diduga mempunyai hubungan emosional dengan sejumlah petinggi di lingkungan Pemkab Karo.
Bahkan disebut-sebut mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang nomor satu di Pemkab Karo.
“Jika nantinya masalah ini terbukti, tentunya merugikan keuangan negara. Tragisnya lagi, persoalan persen jual beli tanah dari pembeli belum juga diberikan, begitu juga pembayarannya yang diteken senilai Rp1,1 milyar. Padahal yang dibayarkan hanya Rp1 milyar. Sedangkan pengadaan lahan tersebut sebesar Rp2 miliar. Dikemanakan Rp. 900 juta itu ?”, tegasnya.
Untuk itu diharapkan kepada Kejari Kabanjahe harus berani usut secara transparan. Jikalau pihak Kejari Kabanjahe mendiamkan kasus ini, maka kita akan melaporkan langsung ke Kejati Sumut.
“Saya berharap kepada Kejari Kabanjahe agar tidak mengkhianati kebenaran dan harus berani melawan konspirasi para oknum yang terindikasi melakukan pencurian uang negara. Dan mengharapkan transparansi dan profesionalisme,” sebutnya mengakhiri. (Anita)
