Restorasidaily | PEMATANGSIANTAR, Sumatera Utara
Tindak pungutan liar (pungli) anggaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Prmilukada 2020 juga terjadi di Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara. Pungli yang dialami Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), itu disebut-sebut atas arahan seorang pegawai Kantor Kecamatan Siantar Sitalasari, Ricard Zendrato. Bahkan dirinya pula yang menetapkan taksasi biaya pembuatan Surat Pertanggunganjawab (SPj) sejumlah Rp200 ribu, setelah adanya permintaan dari Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 5 Kelurahan.
Perihal itu diketahui dari anggota sekretariat PPS Kelurahan Bukit Sofa, Hariana, saat ditemui di ruang kerja Lurah Bukit Sofa, Jumat (11/12/2020) sekira jam 10.30 WIB. Hariana didampingi Kepala Seksi Pemerintahan, Parlaungan Pane mengaku telah memotong anggaran KPPS yaitu biaya akomodasi dan pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS) sejumlah Rp200 ribu sebagai biaya pembuatan SPj. Penetapan nilai rupiah tersebut atas arahan dari pihak Sekretriat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yakni Ricard Zendrato.
“Kami kan menerima uang itu dari Sekretariat PPK. Sebelum uang itu disalurkan ke KPPS, kami kumpulkan 13 Ketua KPPS pada hari Selasa kemarin. Menurut petunjuk dari Sekretariat PPK, kita kan harus membuat Lpj. Semua biaya ini termasuk pajak dan fee rekanan itu kena Rp175 ribu.Kan ada Rp25 ribu lagi dari Rp200 ribu, itu untuk biaya potocopy dan lainnya, bang. Itulah perincian yang Rp200 ribu itu. Itu arahan dari Sekretariat PPK, Pak Ricard Zendrato yang membuat taksasi yang Rp200 ribu itu”, kata Hariana, yang pada saat itu juga menelpon Ricard Zendrato untuk memperjelas pihak rekanan mana saja yang akan dipergunakan dalam melengkapi SPj.
Hariana menerangkan bahwa dalam pembuatan SPj anggaran KPPS, nantinya akan dilakukan oleh Ricard Zendrato, yang juga sangat mengetahui kepada pihak rekanan mana saja berhubungan dalam mendukung kelengkapan berkas, seperti pembuatan kwitansi dan NPWP Perusahaan.
Ricard Zendrato yang dikonfirmasi, mengatakan bahwa dirinya belum ada menerima seluruh uang atas pemotongan anggaran KPPS. Dirinya mengaku hanya menyampaikan rencana taksasi (penjabaran dana) dalam pembuatan SPj. Taksasi tersebut, kata Ricard Zendrato, atas permintaan masing-masing sekretatiat PPS.
“Aku mengirim taksasinya kepada mereka. Karena mereka yang meminta. Ku bilang sama mereka, sampaikan ke masing-masing KPPS pemahaman taksasi sebelum uang itu dikumpulkan. Saya tidak tahu bang, saya sampai sekarang tak ada menerima uang itu”, sebutnya saat dihubungi melalui sambungan seluler.
Dirinya membenarkan penyampaian taksasi pemotongan anggaran KPPS disampaikan di hadapan anggota sekretariat di 5 kelurahan. Bahkan Ricard Zendrato menyebut bahwa tindakan pemotongan seperti itu bukan saja terjadi di Kecamatan Siantar Sitalasari, namun juga terjadi di semua Kecamatan di Kota Pematangsiantar.
Pemotongan anggaran KPPS sejumlah Rp200 eibu yang dianggap pungli kepada masing-masing KPPS, ternyata sempat dipertanyakan dan diprotes oleh beberapa Ketua KPPS. (Silok)
