Restorasidaily | Pematang Siantar SUMATERA UTARA
Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA diwakili Plh Sekretaris Sekda (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, membuka Advokasi Sosialisasi dan Fasilitas Kependudukan Jalur Formal kepada SMP Negeri/Sederajat di Ruang Serbaguna Balai Kota, Rabu (06/09/2023).
Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Junaedi, dr Susanti menyampaikan pentingnya program kependudukan melalui pendidikan kependudukan sejak dini, yang sangat diperlukan bagi peserta didik. Momen Sekolah Siaga Kependudukan digunakan sebagai materi pembelajaran, dengan adanya Pojok Kependudukan di sekolah sebagai ruang untuk memahami Pendidikan Kependudukan.
“Saya berharap sekolah dapat memberikan dukungan kepada pelaksanaan Pendidikan Kependudukan untuk mewujudkan Pematang Siantar Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas,” sebut dr Susanti.
dr Susanti juga turut menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk memudahkan peningkatan pelajaran.
“Dalam kesempatan ini, kami juga akan memberikan smart board untuk mendukung Kurikulum Merdeka dan kualitas anak didik,” tutupnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Pematang Siantar, Hasudungan Hutajulu SH, dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk mengadakan Nota Kesepahaman antara PPKB dengan Dinas Pendidikan dalam mengintegrasikan kependudukan ke dalam mata pelajaran, serta untuk membentuk Pojok Kependudukan di lingkup sekolah serta membentuk generasi yang berkualitas dan mengurangi stunting di Kota Pematang Siantar.
Kegiatan ini juga melibatkan peserta diskusi, dari sejumlah OPD, kepala SMP, kepala UPTD, dan pihak-pihak terkait.
Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui Kabid Pengendalian Kependidikan, Syamsurizal Lubis, mengatakan pentingnya penataan kependudukan untuk peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan kependudukan, guna meningkatkan indeks kependudukan di Indonesia.
“Melalui pendidikan kependudukan, masyarakat dapat memiliki kemampuan dan pemahaman untuk memahami perkembangan kependudukan, termasuk kelahiran, kematian, dan aspek-aspek penting lainnya,” katanya.
Acara ini ditandai dengan penyerahan smart board serta penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Dinas PPKB dengan Dinas Pendidikan untuk Pendidikan Kependudukan di Lingkungan Sekolah.
Hadir pada kegiatan ini sejumlah pimpinan OPD, dan para kepala SMP/sederajat se-Kota Pematang Siantar. (*)
