Restorasidaily.com, Jakarta: Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali didesak mundur pasca-Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara, Sudiwardono, terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terlebih Hatta Ali menegaskan dirinya akan mengundurkan diri apabila OTT terjadi lagi di tingkat pengadilan banding.
Direktur Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari, menyebut sikap Hatta Ali itu sebagai upaya bersilat lidah dari tanggung jawabnya sebagai pimpinan tertinggi MA setelah tertangkapnya Sudiwardono yang notabene bawahannya langsung.
“Pilihan hanya dua (bagi Hatta Ali), mengundurkan diri atau melakukan reformasi menyeluruh di tubuh MA. Reformasi itu harus melibatkan KPK dan KY (Komisi Yudisial),” kata Feri, Minggu malam 9 Oktober 2017.
Pembenahan di tubuh MA dianggap Feri tak serius lantaran membatasi KY dan KPK untuk terlibat di dalamnya. Misalnya, kata dia, hal pemberian sanksi dan kenaikan pangkat serta pengawasan yang selama ini didominasi MA.
“MA meletakkan diri sebagai lembaga paling suci sehingga tidak bisa diawasi KY,” pungkasnya.
KPK menangkap Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara, Sudiwardono di Jakarta, Sabtu 7 Oktober 2017. Sudiwardono diduga menerima suap senilai USD64 ribu dari anggota DPR dari Fraksi Golkar Aditya Anugrah Moha.
Total komitmen pemberian fulus dari Aditya ke Sudiwardono sebanyak Rp1 miliar. Lembaga antirasywah menetapkan keduanya sebagai tersangka.
Juru bicara KY Farid Wajdi mengatakan, maraknya OTT terhadap hakim dan aparat peradilan, salah satunya, karena MA kerap mengabaikan rekomendasi KY. Pada 2015, KY mengeluarkan 116 rekomendasi dan pada 2016 sebanyak 87 rekomendasi. Sepanjang tahun ini, kata dia, sudah ada 33 hakim direkomendasikan dijatuhi sanksi.
“Jika rekomendasi KY tidak dijalankan oleh MA, kami pastikan tragedi yang sama akan selalu berulang,” ujar Farid, kemarin.
Terkait Maklumat MA No 01/Maklumat/IX/2017 tertanggal 11 September tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Farid mengapresiasinya. Namun, pihaknya berharap respons MA atas maraknya OTT itu tidak hanya berhenti pada imbauan.
“Namun, harus ada tindakan nyata,” pungkasnya.
MTVN
