Restorasidaily | Simalungun, SUMATERA UTARA
Saat ini, aktifitas pengerukan tanah sedang dikerjakan PT Karya Sari Dinata (KSD) Medan untuk penimbunan Jalan Tol di Nagori Huta Parik, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Namun, pengerukan tanah telah membuat resah masyarakat setempat.
Selain telah merusak fasilitas jalan dan drainase milik pemerintah nagori, alat berat ekskavator milik PT KSD juga menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat yang bangunan rumahnya rusak parah.
Kondisi tersebut diperparah dengan ulah Ketua Maujana Nagori Huta Parik, Sahrul Efendi, disebut-sebut menjadi agen jual-beli tanah dari pemilik tanah, Sarkum, warga Nagori Taratak Nagodang, kepada PT KSD, yang tidak kunjung merealisasikan perjanjian kesepakatan bersama masyarakat terdampak.
Pemilik tanah, Sarkum, melalui anak kandungnya, Adol, mengatakan bahwa pihaknya tidak tahu menahu tentang keresahan warga setempat. Itu dikarenakan, pembelian tanah diserahkan PT LSD kepada Sahrul Efendi (Ketua Maujana Nagori Huta Parik) untuk berurusan dengan pihaknya.
“benar pak, ukuran tanah orang tua saya gak sampai dua hektar sekitar empat puluh delapan rante. Harganya, kalau gak salah seratusan juta lebih pak. Pak Sahrul, dialah yang mencari pemborong membeli tanahnya. Iya, agenlah pak. Soal warga yang terdampak, itu urusan Pak Sahrul. Kami kan menerima bulat uang pembelian tanah aja pak”, kata Adol, saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Selasa (14/3/2023).
Ketua Maujana Nagori Huta Parik, Sahrul Efendi, membenarkan dirinya sebagai agen jual-beli tanah milik Sarkum dengan PT Karya Sari Dinata (KSD) Medan. Tanah itu, menurut Sahrul Efendi, akan digunakan untuk menimbun proyek Jalan Tol yang tengah dikerjakan.
Ditanya, apakah benar dirinya juga berperan sebagai penghubung dari pihak Kontraktor Jalan Tol dan PT Karya Sari Dinata (KSD) kepada masyarakat terdampak. Sahrul Efendi mengakuinya.
“iya, betul. Kita sudah ketemu, sudah ada kesepakatan dengan warga, untuk memperbaiki jalan, lenning, dan rumah-rumah yang terdampak. Hitam di atas putih?, kita sudah videokan pertemuan kesepakatan”, ucap Sahrul saat dihubungi melalui telepon seluler.
Sementara, Gamot (Kepala Dusun) 1/48, Nagori Huta Parik, Suparni, mengaku khawatir dengan kejelasan realisasi kesepakatan yang dilakukan Sahrul Efendi. Hingga hari ini, menurut Suparni, dirinya bersama masyarakat terdampak tidak menerima bukti perjanjian kesepakatan secara tertulis untuk pemberian materi atas kerugian yang dialami.
“sampai hari ini tidak ada hitam di atas putih. Setelah selesai pertemuan kemarin, kami tidak tahu lagi kelanjutannya. Nanti yang kami takutkan, setelah selesai pengerukan tanah Itu kami gak tahu kelanjutannya. Itu yang kami khawatirkan. Saya selaku Gamot, nanti dikejar-kejar masyarakat pula. Ada sekira lima puluh warga yang terdampak”, sebutnya saat ditemui di Kantor Pangulu Huta Parik.
Pj Pangulu Huta Parik, Wagiman, mengaku bahwa pihaknya tidak pernah diberitahu tentang aktifitas pengerukan tanah yang dipercayakan kepada Ketua Maujana, Sahrul Efendi. Pihaknya, menurutnya hanya menekankan pada setoran Pendapatan Asli Daerah atas pengerukan tanah tersebut.
“soal izin atau apapun yang berkaitan dengan pengerukan tanah, kita (Pemerintah Nagori Huta Parik), sampai sekarang tidak mengetahuinya. Kita hanya mengingatkan pihak pengeruk atau perwakilannya untuk membayarkan retribusi PAD saja”, ungkap Wagiman saat diwawancarai di ruang kerjanya.(Silok)
