Restorasidaily | PEMATANGSIANTAR, SUMATERA UTARA
Sejak tanggal 1 Juli 2015, Pemerintah Republik Indonesia telah mewajibkan setiap perusahaan mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan, untuk mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian secara bertahap. Ketentuan kewajiban itu diatur dalam Peraturan Presiden No 109 /2013 tentang Tahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Perpres ini merupakan amanat dari UU Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Namun sangat disayangkan, ketentuan yang diwajibkan Pemerintah Republik Indonesia itu justru diabaikan oleh pengusaha CV Teknik Showroom Honda Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara. Meski sudah puluhan tahun beroperasi, perusahaan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Siantar Timur, itu tidak mendaftarkan seluruh pekerja/karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan. Tak hanya itu, para pekerja/karyawan juga disinyalir menerima gaji tidak sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Kota Pematangsiantar sebesar Rp2.501.519,- sesuai SK Gubsu Nomor 188.44/728/KPTS/2019 tertanggal 20 Nopember 2019.
Seorang narasumber yang mengaku sebagai pekerja/karyawan CV Teknik Showroom Honda Kota Pematangsiantar, yang identitasnya dirahasiakan mengaku sudah bekerja selama beberapa tahun. Namun hingga saat ini dirinya tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Kalau BPJS Ketenagakerjaan, ya…gak dapat, bang. Namanya di Teknik, kami ya gak ngertilah, bang. Mana ada dapat sejak kerja di Teknik, bang. Abang kayak gak tau aja permainan itu. Kalau tak salah, karyawannya tak sampai seratusanlah, bang. Untuk lebih pastinya, langsung aja abang tanya ke kantornya”, ucapnya melalui sambungan seluler, Selasa (19/1/2021).
Disebutkan juga, selama bekerja di PT Teknik Showroom Honda Kota Pematangsiantar, dirinya menerima gaji sebesar Rp750 ribu setiap bulannya. Selain menerima gaji, dirinya juga menerima insentif sebesar Rp250 ribu, jika hasil penjualan unit sepeda motor lebih baik dari bulan sebelumnya.
Sementara, Manajer CV Teknik Showroom Honda Kota Pematangsiantar, Apin, enggan memberikan keterangan secara terperinci terkait tidak didaftarkannya para pekerja/karyawan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Setahu saya sebagian terdaftar. Saya harus kroscek lagi. Saya gak ngurus pembayaran BPJS. Saya belum berani memastikannya. Saya kuran ini juga berapa orang pastinya. No Coment dulu dekhhh…”, pungkasnya.
Menyikapi kondisi tersebut, sudah selayaknya bagi Dinas Tenaga Kerja Pemko Pematangsiantar dan kantor BPJS Ketenagakerjaan menindaklanjutinya. Karena menurut Pasal 1 angka 8 UU BPJS, memberi pengertian pekerja adalah “setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain”. Sehingga, sesorang yang telah menerima gaji, upah, atau imbalan dari pemberi kerja, maka disebut sebagai pekerja, wajib menjadi perserta program jaminan sosial (Pasal 14 UU BPJS). Pekerja yang mendaftar sebagai peserta BPJS akan mendapatkan jaminan ketenagakerjaan seperti, Jaminan Kecelakan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kesehatan Nasional. Dan pengusaha memiliki kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial tersebut. (Silok)
